Defisit APBD Perubahan Kabupaten Bogor Mencapai Rp794 Miliar
Merdeka.com - Bupati Bogor, Ade Yasin menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBDP) 2021 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Senin (27/9). Dalam penyampaiannya, masih terdapat defisit Rp794 miliar.
"Setelah disampaikan dokumennya, akan langsung dibahas lagi oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, agar defisit dapat ditutup," kata Ade.
Dia mengungkapkan, defisit terjadi lantaran belanja daerah yang ditargetkan dalam RAPBD lebih besar dari target pendapatan daerah.
Pendapatan ditarget Rp7,76 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp2,98 triliun, target pendapatan transfer Rp4,74 triliun dan target lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp30,23 miliar.
Sementara target belanja daerah sebesar Rp8,93 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp5,46 triliun, belanja modal Rp1,94 triliun dan belanja tidak terduga Rp99,54 triliun serta belanja transfer daerah Rp1,41 triliun.
"Artinya kan masih ada defisit Rp1,17 triliun. Sebagian sudah dapat ditutupi oleh penerimaan pembiayaan daerah, sehingga sisa defisit yang harus ditutup sebesar Rp794,19 miliar," katanya.
Diketahui pembiayaan daerah ditargetkan Rp376,9 miliar, dengan rincian penerimaan pembiayaan Rp386,9 miliar,l dan pengeluaran pembiayaan Rp10 miliar.
"Maka saya harap dalam pembahasan RAPBDP beberapa hari ke depan, TAPD bersama badan anggaran mendapatkan solusi untuk menutup defisit anggaran," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta
Setelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaBank BPD Bali Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Pungutan Wisatawan Asing
BPD Bali memiliki peran strategis karena ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai bank persepsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca SelengkapnyaKampanye di Garut, Anies Bicara Pentingnya Pemekaran Daerah Otonomi Baru
Kabupaten Garut dan Bogor terjadi ketidaksetaraan dalam kapasitas fiskal dan birokrasi.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bongkar Penyebab Masih Mahalnya Harga Beras
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari hingga Februari terjadi defisit ketersediaan beras dari petani sebesar 2,7 juta beras.
Baca SelengkapnyaUsai 2 Tahun Alih Kelola Blok Rokan, PHR Capai Produksi Tertinggi 172.710 BOPD
Produksi PHR di Blok Rokan mencapai 172.710 BOPD, menjadi angka tertinggi sejak alih kelola dan menjadi angka produksi migas tertinggi di Indonesia saat ini.
Baca SelengkapnyaPasien DBD di Depok Melonjak 2 Kali Lipat, Mayoritas Anak-Anak
Penderita DBD di Depok melonjak drastis di Februari hingga 119 kasus
Baca SelengkapnyaPejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo
Permintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.
Baca Selengkapnya