Merdeka.com - Sektor pertanian saat ini tengah mengalami masalah krusial. Masalah tersebut terletak pada kesalahan data, ketidakakuratan data dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan gejala El Nino.

“Kebijakan pertanian dan pangan yang tidak didasari fakta lapang yang sesungguhnya serta ancaman kekeringan akibat el Nino mengancam sektor pertanian," ujar Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa di Jakarta, Jumat (2/10).

Berdasarkan data ARAM Juli 2015, pemerintah memperkirakan jumlah produksi tahun ini naik sebesar 6,64 persen menjadi 75,55 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) dari 70,85 juta ton GKG tahun lalu. Selain padi, produksi jagung dan kedelai juga meningkat masing-masing sebesar 8,72 persen dan 4,5 persen.

“Ini ada sebuah keheranan kenaikan produksi tiga komoditas ini secara bersamaan tersebut tidak pernah terjadi belasan tahun terakhir, bahkan angka ramalan tersebut dinyatakan sudah memperhitungkan ancaman kekeringan akibat El Nino,” kata dia.

Sementara itu, Ketua BPP Kajian Strategis dan Advokasi Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Yeka Hendra Fatika mengatakan ketidakakuratan data yang dimiliki pemerintah berdampak pada labilnya harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Dia memprediksi pasokan daging sapi, kedelai, beras dan Jagung akan langka dan mahal di pasaran hingga Januari 2016.

“Masalah ketahanan pangan, solusinya harus perkuat stok , kalau tidak kita akan mengalami bencana pangan,” jelas Yeka.

Untuk itu, pemerintah harus mengkaji ulang rencana menghentikan impor sejumlah bahan pangan mulai tahun depan. Alasannya, harga pangan bakal mengalami kenaikan hingga tidak terkendali1.

“Kalau memang stok dalam negeri tidak mencukupi jangan alergi sama impor. Jangan sampai kenaikan harga pangan yang tidak terkendali menjadi bola liar yang mengurangi kewibawaan pemerintah,” tegas dia.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengakui persoalan pertanian memang terletak ketidakakuratan data yang dimiliki pemerintah. Saat ini masing-masing Kementerian memiliki data masing-masing tanpa memiliki acuan yang jelas.

“Soal pertanian sebenarnya sederhana, namun penyelesaian dari dulu hingga kini belum juga didapatkan,” kata dia.