Data Pertumbuhan Ekonomi BPS Diragukan, Ini Tanggapan Istana

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2019 sebesar 5,02 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan kuartal III tahun lalu yang mencapai 5,17 persen ataupun kuartal kedua tahun ini, yakni 5,05 persen.

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah telah mengetahui ada yang meragukan keabsahan penghitungan pertumbuhan ekonomi BPS. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta BPS memaparkan kepada publik mengenai metodologi dalam pengumpulan data pertumbuhan ekonomi kuartal III-2019.

"Nah kemarin Ibu Menkeu Sri Mulyani Indrawati sudah minta kepada BPS untuk menangani sangat serius pernyataan dari sebuah lembaga riset ini dengan alasan bahwa kami sebagai pemerintahan selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/11).

"Jadi meminta kepada BPS untuk mengundang para ekonom lembaga riset untuk menjelaskan mengenai metodologi riset dan bagaimana data tersebut disampaikan," sambungnya.

Dia menegaskan, Kementerian Keuangan dan BPS sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Prinsip tersebut harus menjadi landasan dalam penyampaian data kepada publik.

"Agar semua yang disampaikan kepada publik betul-betul dapat dipercaya, kemudian bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.

BPS Junjung Independensi

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, independensi merupakan landasan bagi pihaknya untuk menyajikan data utuh perekonomian Indonesia. Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi beberapa anggapan bahwa BPS memanipulasi penyajian data.

"Setiap kali BPS rilis bisa dilihat dari dua sisi yang baik dan buruk. Dan biasanya di sana lah seninya gimana kita keluarkan data tapi tetap bisa diterima. Jadi independensi merupakan harga mati yang harus dipegang BPS," ujarnya di Le Meredien, Jakarta, Kamis (7/11).

Dia menjelaskan, data BPS memang tidak selalu dapat memenuhi keinginan semua pihak. BPS pada dasarnya menyajikan data sesuai dengan temuan di lapangan.

"BPS di negara manapun harus independen, tidak boleh ada pemihakan di sana, jadi angka yang dikeluarkan BPS harus betul-betul mencerminkan apa yang ada di lapangan, beritanya baik atau buruk harus disampaikan. Tentu banyak yang bertanya jadi independen susah atau gampang? ya tidak gampang dan tidak susah juga," jelasnya.