Data e-KTP dijadikan acuan subsidi langsung

Merdeka.com - Kementerian Keuangan berharap penerapan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP mampu mendata secara detail penduduk Indonesia. Hal ini membuat pendataan status ekonomi masyarakat dapat terlihat secara nyata dan akurat.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pengguanan e-KTP bisa digunakan pemerintah untuk mengubah skema pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Nantinya, subsidi akan menjadi subsidi langsung, tidak lagi subsidi harga seperti saat ini yang terbukti tidak efektif.

"Kalau kita bisa berikan subsidi energi atau pangan kepada individu yang jelas memerlukan, kita tidak perlu bikin subsidi harga di mana semua orang kaya masih menikmati itu," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (29/1).

Skema subsidi langsung ini, lanjutnya, mampu menekan anggaran subsidi sehingga menjadi hanya sekitar Rp 20 triliun sampai Rp 40 triliun. Saat ini negara harus mengeluarkan anggaran untuk subsidi BBM saja sudah mencapai sekitar Rp 193,8 triliun.

"Jadi uang Rp 300 triliun yang dipakai subsidi secara total bisa dihilangkan dan bisa dijadikan subsidi langsung yang mungkin hanya dibutuhkan Rp 20-40 triliun. Sisanya bisa diberikan ke yang lebih efektif," ujarnya.

Penggunaan e-KTP ini juga akan membuat program BPJS dijalankan pemerintah tepat sasaran. Akurasi data penduduk membuat pemberian bantuan jaminan sosial lebih efektif.

"Saya takut yang miskin ini sebenarnya tidak miskin jadi kita ingin yang betul-betul miskin yang menerima," katanya. (mdk/arr)