Merdeka.com - Data Indonesia Property Watch menunjukkan, diperkirakan masih terdapat sekitar Rp 590 triliun atau sebesar 18 persen dari total aset BUMN merupakan aset yang belum dimanfaatkan atau yang masih mempunyai permasalahan. Dengan aset sebesar itu, paling tidak terdapat 60.000 hektar tanah milik BUMN yang nganggur dan sebagian dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kerakyatan.

Indonesia Property Watch meminta pemerintah memanfaatkan aset BUMN untuk program perumahan rakyat. Seiring dengan target pemerintah membangun satu juta rumah setiap tahun.

"Aset yang 'idle' (terlantar) milik BUMN dapat menambah ketersediaan bank tanah untuk rumah rakyat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (10/3).

Namun, diakuinya, tidak semua bisa dimanfaatkan lantaran banyak tanah yang masih bermasalah. Terlepas dari itu, yang terpenting perlu dibangun keikhlasan BUMN menyerahkan tanah-tanahnya.

Disadari, tanpa ada perintah presiden, BUMN tidak akan berani menyerahkan asetnya. Alasannya, sangat sensitif terhadap audit-audit yang dilakukan.

Ali menyebut itu sebenarnya sudah dilakukan ketika program 1.000 menara Rusunami diluncurkan pada 2007. Saat itu banyak aset BUMN diserahkan ke Kementerian Perumahan Rakyat. Ternyata banyak aset yang diserahkan justru bermasalah terkait legalitasnya.