Dana Rp 1,4 triliun di Jamsostek tak jelas pemiliknya
Merdeka.com - Tahun depan, Jamsostek akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Namun demikian hingga saat ini Jamsostek masih menyimpan Rp 1,4 triliun dana yang tidak diketahui pemiliknya.
Direktur Kepesertaan Jamsostek Junaedi menjelaskan, sesungguhnya dana ini tidak bisa disebut dana tidak bertuan. Sebab, pasti ada pemiliknya. Namun hingga saat pihaknya tidak bisa menemukan siapa pemilik dana sebesar itu.
"Dana dari dulu tidak hilang, Rp 10 saja tidak akan hilang. Isu dana tidak bertuan tuannya tidak ada orangnya sudah pindah-pindah dan totalnya Rp 1,4 triliun," ucap Junaedi di Kantor Pusat Jamsostek, Jakarta, Kamis (12/12).
Junaedi menjamin dana ini akan tetap terjaga walaupun Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya berjanji terus menelusuri pemilik dana ini.
"Dana ini diteruskan (ke BPJS). Kita masih cari alamatnya. Walaupun orangnya sudah meninggal kita akan tetap telusuri," tegasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adapun persyaratan yang dilampirkan yaitu Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP dan NPWP.
Baca SelengkapnyaDengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaIa memulai bisnisnya saat pandemi ketika pekerjaan utamanya terdampak.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUang Rp150 juta yang diminta dari korban ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku.
Baca SelengkapnyaPasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca Selengkapnya