Dana penghematan subsidi BBM dialihkan untuk kompensasi

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengaku belum tahu berapa besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk program jaminan sosial masyarakat miskin. Program ini menjadi kompensasi bila Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dijual dalam dua harga.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyatakan paket jaminan yang diberi nama Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) ini akan dibiayai APBN Perubahan (APBN-P). Pelaksanannya setelah presiden resmi mengumumkan kenaikan harga premium untuk mobil pribadi.

"Pokoknya terserah APBN-P. Jadi pak presiden mutusin (kenaikan harga BBM mobil pribadi) pasti nanti Pelaksana tugas Menkeu ngajuin APBN-P. Karena bisa nanti di lapangan harga sudah dinaikkan, APBN-P baru diurus," ujarnya dalam diskusi bersama wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

P4S ini mencakup dana bantuan masyarakat miskin yaitu Program Keluarga Harapan, beasiswa masyarakat miskin dan pemberian beras miskin. Menurut Armida, meski kenaikan berlaku pada harga BBM untuk masyarakat mampu, tapi ada kemungkinan harga sembako naik dan memukul ketahanan ekonomi warga miskin.

"Presiden belum mutusin (skenario kenaikan harga BBM) yang mana, tapi kan kita enggak bisa diam saja. Semua lagi disiapin, termasuk kompensasi. Istilahnya P4S ini sebetulnya program yang akan kita luncurkan 2014, tapi kita percepat sekarang," ungkap Armida.

Bappenas menyatakan anggaran ini tidak akan mengambil jatah RAPBN tahun depan karena sifatnya alih subsidi dari yang sebelumnya untuk membiayai BBM. Hanya saja Armida belum tahu berapa besaran subsidi BBM yang akan dialihkan untuk mendukung P4S.

"Kalau soal anggaran, tanyanya ke Pak Plt Menkeu (Hatta Rajasa), jangan saya. APBN-P diajukan menunggu keputusan BBM dulu, baru Plt Menkeu ke presiden ke DPR. Makanya semua nyiapin dulu," tuturnya.

Dengan adanya jaminan sosial selepas kenaikan BBM, Bappenas percaya target pengurangan kemiskinan nasional di akhir masa bakti kabinet akan sesuai target. Tahun ini kemiskinan ditarget 10,5 juta jiwa, sementara pada 2014 akhir kembali turun ke tingkat 10 juta jiwa.

Seperti diketahui, pemerintah memilih opsi penghematan BBM dengan sistem dua harga. Harga Rp 4.500 per liter dikhususkan buat angkutan umum dan sepeda motor, sementara mobil pribadi wajib membeli premium dan solar Rp 6.500 per liter.

Biaya yang dikeluarkan untuk operasional pembatasan diperkirakan mencapai Rp 800 miliar. Dengan sistem ini, pemerintah akan menghemat sebesar Rp 20,9 triliun.