Merdeka.com - Infrastruktur Papua masih sangat tertinggal dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Bahkan kalah jauh jika dibandingkan dengan wilayah Jawa. Dana otonomi khusus yang selama ini digelontorkan buat masyarakat Papua, tidak cukup untuk membangun infrastruktur.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Papua, Rosiyanti M.H Thamrin mengatakan dana otonomi khusus selama ini habis hanya untuk biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua. "Dana Otonomi khusus kalau dipakai infrastruktur baru bisa sejahtera," kata Rosi dalam diskusi di Kantor Kadin, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/8).

Dia menegaskan untuk membangun infrastruktur Papua, tidak mudah karena medan yang berbeda dengan Pulau Jawa. Selain itu, luas Papua juga mencapai 5 kali luas Pulau Jawa. "Membangun jalan dan jembatan itu harusnya dana pusat. Pajak pertambangan hasil bumi Papua kembalikan ke tanah Papua."

Rosi menyarankan agar kemajuan papua segera dirasakan masyarakat, pemerintah untuk membangun transportasi dulu. Misalnya membangun transportasi yang mendekatkan pasar ke lokasi pemukiman. "Transportasi dululah,"

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam nota keuangan, menyatakan telah mengalokasikan dana otonomi khusus pada RAPBN 2015 sebesar Rp 16,5 triliun atau naik Rp 320,4 miliar. Alokasi Otsus tahun lalu tercatat sebesar Rp 16,1 triliun. Dana Otsus dialokasikan ke Provinsi Papua dan Papua Barat Rp 7 triliun. Selain itu, khusus Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan pembangunan infrastruktur yang nilainya direncanakan sebesar Rp 2,5 triliun.