Dana kelolaan BPJS jadi sumber pembiayaan proyek MP3EI
Merdeka.com - Dana kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai bisa dimanfaatkan untuk membiayai proyek infrastruktur dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Ini sebagai sumber pembiayaan alternatif diluar perbankan dan APBN.
"Ini sifatnya jangka panjang, terutama infrastruktur. Perlu sumber-sumber pendanaan yang bisa membiayai jangka panjang. Kalau konvensional perbankan itu jangka pendek," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana saat refleksi tiga tahun pelaksanaan MP3EI di Jakarta Convention Center, Rabu (3/9).
Selain dana kelolaan BPJS, Armida menyebut contoh sumber pembiayaan jangka panjang lainnya untuk MP3EI adalah dana pensiun. "Bisa diinvestasikan tetapi ada syarat, tetapi investasi yang pasti."
Menurutnya, pembangunan proyek infrastruktur MP3EI tak bisa sepenuhnya mengandalkan kontribusi swasta. Pemerintah harus lebih terlibat dengan menerbitkan surat utang yang nantinya bisa dibeli oleh BPJS. "Ini ada aturannya." Kata Armida.
Sepanjang tiga tahun terakhir, pemerintah sudah menjalankan 382 proyek MP3EI. Itu terdiri dari 208 pembangunan infrastruktur dan 174 sektor riil dengan nilai investasi sebesar Rp 854 triliun.
"Sebagian besar pembangunan infrastruktur dan sektor rill terjadi di luar Jawa dengan nilai proyek sebesar Rp 544 triliun," ujar Armida.
Hingga Juni 2014, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menjadi investor proyek infrastruktur MP3EI terbesar dengan nilai mencapai Rp 157 triliun. Diikuti pemerintah dengan nilai investasi Rp 133 triliun, swasta Rp 29 triliun, dan campuran Rp 93 triliun. "Paling besar BUMN mencapai 38 persen," katanya.
Sedangkan untuk pendanaan sektor riil MP3EI mencapai Rp 441 triliun. Investasi terbesar berasal dari swasta Rp 294 triliun, campuran Rp 78 triliun, BUMN Rp 67,6 triliun, dan pemerintah Rp 563 miliar. "Kontribusi swasta capai 66 persen."
Saat diluncurkan pada 2011, MP3EI memuat 1.264 proyek senilai Rp 4.012 triliun. Perinciannya, 639 proyek sektor riil senilai Rp 2.226 triliun dan 625 proyek infrastruktur Rp 1.786 triliun.
Itu berubah membengkak tahun ini. MP3EI jadi memuat 1.398 proyek senilai Rp 4.637 triliun. Terdiri dari 350 proyek riil senilai Rp 2.299 trilun dan 1.049 proyek infrastruktur Rp 2.388 triliun.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaIbu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin
Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.
Baca SelengkapnyaAwal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dana untuk Pembangunan IKN Nusantara di APBN 2024 Naik Jadi Rp40 Triliun, Untuk Apa Saja?
Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca SelengkapnyaMantap, Kini Cairkan Manfaat Pensiun Berkala BPJS Ketenagakerjaan Tak Perlu Ke Kantor Cabang
Kali ini BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan Bank Mandiri Taspen (Mantap) dalam pemanfaatan layanan e-oten (autentikasi digital).
Baca SelengkapnyaPerluas Layanan Finansial, Bank DKI Rambah Sektor Pendidikan
Sedangkan dalam upaya mendukung pariwisata di Kota Jakarta, Bank DKI berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaPembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Habiskan Anggaran Rp15,3 Triliun per Januari 2024
Realisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca Selengkapnya