Dalam 5 dekade, hanya 13 dari 101 negara berkembang naik kelas

Merdeka.com - Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati memberikan pelajaran penting bagi Indonesia agar bisa terhindar dari jebakan yang menerungku negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Dia menyebut, dalam 50 tahun terakhir, hanya 13 dari 101 negara berpendapatan menengah yang bisa naik peringkat menjadi negara berpendapatan tinggi.

"Lima negara diantaranya, termasuk Jepang, berada di Asia Timur. Ini merupakan contoh baik yang bisa ditiru oleh negara lain yang berada dalam satu kawasan," kata mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut saat berpidato terkait masa depan Asia di Konferensi Internasional Nikkei ke-20, di Jepang, seperti dilansir worldbank.org, Jumat (23/5).

Sri Mulyani mengungkapkan, langkah penting yang harus dilakukan sebuah negara untuk lolos dari middle income trap adalah mengubah model pertumbuhan ekonomi. Suatu negara tak bisa menghindar dari jebakan tersebut jika hanya mengeksploitasi sumber daya alam dan menggeser mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke industri dan jasa. Lebih dari itu, sektor manufaktur harus meningkat produktivitasnya.

"Sebagian besar negara di Asia Timur telah sukses menjalankan ini. Penduduknya telah beralih profesi ke sektor yang lebih produktif dan sektor manufaktur telah meningkat produktivitasnya, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan."

Namun, dia menambahkan, tantangan yang muncul kemudian adalah menjaga pencapaian tersebut. Kesuksesan transisi menuju negara dengan pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas membutuhkan investasi untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia. 

"Sehingga, mereka dapat mengadopsi teknologi baru. Ini membutuhkan riset dan pengembangan, wilayah dimana pemerintah dan swasta bisa memainkan perannya," kata Sri Mulyani.

Selain itu, dia menambahkan, infrastruktur juga menjadi faktor penting untuk keluar dari middle income trap. Dia menyebut, negara ekonomi berkembang perlu menggandakan investasi mereka untuk pembangunan infrastruktur per tahun hingga 2020.

"Ini untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dan meraih potensinya."