Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memberi waktu kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) hingga dua hari ke depan untuk kembali menyepakati pembangunan sembilan proyek geothermal (panas bumi). Dalam proyek itu Pertamina bertindak sebagai  kontraktor pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), sementara PLN menjadi pembeli listrik dari pembangkit yang dikelola Pertamina.

"Kalau tidak jalan bakar BBM lagi, kan lebih mahal, itu yang saya bilang tadi negara menjadi yang tersandera. Kalau ini tertunda terus, cita-cita Indonesia menjadi green energy tidak tercapai," tegas Dahlan saat ditemui dikantornya, Jakarta, Selasa (15/4).

Dahlan mengaku sempat marah dengan PLN dan Pertamina yang memperlambat pengerjaan proyek yang diperkirakan bernilai Rp 25 triliun itu. Padahal, tahun lalu, kedua BUMN itu telah menetapkan bahwa tingkat pengembalian investasi (IRR) sebesar 14 persen. 

Selain itu, mereka juga sepakat menunjuk SKM, auditor independen asal Selandia Baru, untuk melakukan audit mengenai berapa biaya pengerjaan proyek dan berapa harga per kilowatt (kWh) dari listrik yang akan dihasilkan. 

Namun, PLN ternyata menolak hasil audit SKM tersebut. "Pertamina menyusun estimasi biaya proyek 9 pembangkit geothermal yang berkapasitas hampir 10 ribu MW, diserahkan ke PLN dan SKM untuk dinilai. Ternyata keputusan SKM tidak disetujui PLN karena terlalu mahal," katanya.

"Mereka itu sudah sepakat menunjuk, kok sekarang masih saja tidak setuju. Ini negara jadi yang tersandera, itu yang saya marah sekali. Saya lebih marah ini daripada hasil pemilu, karena ini negara yang di sandera, kecuali auditor itu saya yang menentukan, wong ini disepakati bersama."