Dahlan: Saya bubarkan Petral jika ditemukan praktik mafia
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menantang anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuktikan adanya mafia dalam anak usaha Pertamina yaitu Petral. Dahlan berkomitmen jika ditemukan mafia di perusahaan tersebut maka dia akan langsung membubarkannya.
"Petral saya komit kalau memang dibuktikan ada mafia saya akan bubarkan. Kalau ada DPR membuktikan saya komit membubarkan," kata Dahlan di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).
Menurut Dahlan hingga saat ini belum ada pihak yang bisa membuktikan adanya mafia dalam tubuh Petral. Namun untuk menghindari munculnya mafia, Dahlan telah menerapkan aturan baru yaitu Pertamina tidak boleh membeli atau impor BBM melalui Petral.
"Sekarang Pertamina beli BBM langsung ke kilangnya," katanya.
Kebijakan ini diambil Dahlan untuk menghilangkan fitnah yang selalu dilontarkan banyak pihak kalau kehadiran Petral semakin menghidupkan praktik mafia. "Ini menghindari fitnah hal itu harus dilakukan. Beli BBM harus langsung . Itu yang dilakukan sekarang," tutupnya.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaDeretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaPolisi Terima 322 Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024, Turun Drastis dari 2019
Sebanyak 65 kasus di antaranya tengah ditangani kepolisian.
Baca Selengkapnya