Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dahlan rahasiakan revisi nama anggota DPR pemalak BUMN

Dahlan rahasiakan revisi nama anggota DPR pemalak BUMN keterangan Dahlan Iskan. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kemarin, Senin (12/11), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan melalui Kabiro Hukum Kementerian BUMN Hamra menyerahkan surat ke Badan Kehormatan DPR. Isinya mengenai revisi nama anggota DPR yang diduga memeras perusahaan BUMN.

Apa alasan Dahlan merevisi nama-nama anggota DPR yang memeras anak buahnya? "Memang diteliti ulang dari 6 orang ternyata ada nama-nama yang harus direvisi," ungkap Dahlan saat ditemui di gedung DPR, Selasa (13/11).

Dahlan juga merahasiakan nama-nama anggota DPR yang direvisi. "Itu urusan mereka. Saya tidak bisa menyampaikan itu, surat itu rahasia," tegasnya.

Jika ingin mengetahui surat tersebut, Dahlan menyarankan untuk bertanya langsung kepada BK DPR. Dahlan juga tidak menyebut kemungkinan bertambahnya nama anggota DPR yang diduga memeras perusahaan BUMN.

Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, M Prakosa mengungkapkan bahwa Menteri BUMN, Dahlan Iskan melakukan revisi terhadap nama-nama anggota DPR yang memeras perusahaan BUMN. Namun Prakosa enggan menyebutkan siapa saja nama yang direvisi karena terbentuk kode etik BK.

"Iya, saya sudah menerima surat pak Dahlan, ada nama yang direvisi," ujar M Prakosa di Gedung DPR, Selasa (13/11).

Meski begitu, politisi asal PDI Perjuangan ini tak mau menjelaskan berapa nama dan siapa saja yang diubah oleh Mantan Dirut PLN itu.

"Yang jelas ada nama yang dirubah dan tidak ada penambahan dari jumlah itu,"

Prakosa pun tidak mau menjelaskan lebih jauh tentang isi surat itu, dia hanya berjanji akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait yang telah disebut Dahlan.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bawaslu Cek Aturan Terkait Caleg NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla Mundur

Bawaslu Cek Aturan Terkait Caleg NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla Mundur

Bawaslu meyakini terdapat aturan mengenai pengganti caleg tersebut bila ditetapkan terpilih sebagai anggota DPR RI.

Baca Selengkapnya
Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya