Dahlan mengeluh Perpres tol Sumatera belum kunjung keluar
Merdeka.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengeluhkan kelambanan kantor presiden mengeluarkan Peraturan Presiden terkait tol Trans-Sumatera. Ini membuat PT Hutama Karya sebagai BUMN yang diberi tugas menggarap proyek tersebut belum juga bergerak.
Padahal, BUMN perbankan sudah siap menggelontorkan dana untuk menyokong pembangunan tol sepanjang 2.700 kilometer tersebut. Dan, sumber daya manusia juga dinilai sudah cukup mumpuni untuk menggarap.
"BUMN uang banyak, ahli sudah ada. Tapi surat kerja tidak turun turun. Bank BUMN berani dana berapapun karena kredit mengecil, pembiayaan tidak ada masalah," katanya saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (3/12).
Secara keseluruhan, Dahlan kesal dengan birokrasi di Tanah Air yang berliku. Hanya untuk membuktikan bahwa tol Trans-Sumatera tidak memiliki kelayakan ekonomi saja butuh waktu tiga tahun.
"BUMN bisa kalau proyeknya terbukti tidak ekonomis. Cara membuktikannya ini yang berbelit belit. Caranya harus tender kalau tidak ada peserta nanti tender lagi. Setelah dua kali tidak ada yang ikut, baru boleh BUMN. Ini butuh waktu tiga tahun," katanya.
Dia mempertanyakan, kenapa membutuhkan waktu selama itu. "Apa kita tidak ahli menghitung ini ekonomis atau tidak ekonomis? Kita punya ahli dan menurut saya 6 bulan sudah bisa diselesaikan."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera: Sudah Ada Tersangka
KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) oleh BUMN PT Hutama Karya pada tahun anggaran 2018-2020.
Baca SelengkapnyaTiga Proyek Mangkrak Warisan Tom Lembong Dibereskan Menteri Bahlil
Dari proyek mangkrak tersebut, Bahlil bilang 78,9 persen sudah diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun saja.
Baca SelengkapnyaPolisi Balok Satu Tipu Teman SMA Janjikan Proyek Pengerasan Jalan, Kerugian Rp225 Juta
Ketua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca Selengkapnya2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaAHY Ungkap Masih Ada 2.086 Hektare Tanah di IKN Nusantara yang Bermasalah
AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaPuluhan Hektare Lahan Pertanian di Lumajang Rusak dan Terancam Gagal Panen Setelah Diterjang Angin Kencang
Yulianto, salah seorang petani mengatakan lahannya terancam gagal panen atas kondisi kerusakan tersebut.
Baca SelengkapnyaBawaslu Proses Dugaan Pelanggaran Konser Ahmad Dhani di Surabaya
“Kami sudah imbau, tapi ketika konser terus diterus kan ya silakan, tetapi kami akan proses,” kata Novli
Baca Selengkapnya