Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dahlan: Jika DPR tak setuju hapus utang, Merpati harus berakhir

Dahlan: Jika DPR tak setuju hapus utang, Merpati harus berakhir Merpati Airlines. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan, hanya ada satu solusi untuk menyelamatkan maskapai nasional Merpati Nusantara Airlines (MNA) dari keterpurukan. Menurut Dahlan, yang bisa dilakukan adalah merestrukturisasi atau menghapus utang dengan pola mengalihkan utang menjadi saham.

Dahlan mengatakan akan segera meminta izin ke DPR untuk melakukan restrukturisasi utang. Jika seandainya DPR tidak merestui, Dahlan menyebut tidak ada jalan keluar untuk Merpati.

"Kalau memang kira kira DPR tidak menyetujui apakah dimungkinkan cari jalan lain atau kalau memang kira kira jalan keluar tidak ada ya harus berakhir (Merpati), tinggal cara berakhirnya saja," jelas Dahlan di RSPP, Jakarta, Selasa (9/4).

Saat ini, Merpati mempunyai total utang sekitar Rp 6 triliun dan sudah termasuk dengan SLA. Kondisi ini yang membuat Merpati sulit terbang tinggi dan kalah dalam persaingan dengan maskapai penerbangan lain. Dahlan tidak mengambil opsi menyelamatkan Merpati dengan menggabungkan bersama maskapai Garuda Indonesia.

"Kita cari jalan dan jika Merpati di bawah Garuda, ini memberatkan Garuda. Kemarin saya minta waktu dengan komisi VI mengalihkan utang menjadi saham," jelasnya.

Dahlan mengaku telah meminta anak buahnya menyusun bahan restrukturisasi kalau jika DPR menyetujui rencana tersebut. Pihaknya berharap ada lampu hijau dari DPR. "Kita menunggu green light untuk mengubah seluruh utang jadi saham dan sekarang kita beri manajemen sekarang kesempatan," jelasnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kecewa Jadi Tersangka Suap Pengurusan Perkara MA, Dadan Tri Yudianto: Saya Dizalimi

Kecewa Jadi Tersangka Suap Pengurusan Perkara MA, Dadan Tri Yudianto: Saya Dizalimi

“Saya ini seorang pengusaha swasta yang di zalimi. Disaat mendapatkan investasi untuk pengembangan usaha/bisnis, saya dituduh," kata Dadan

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP

Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP

Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya
Gelontorkan Banyak Uang, Ini 15 Deretan Selebritis Nyaleg yang Gagal Masuk ke Senayan

Gelontorkan Banyak Uang, Ini 15 Deretan Selebritis Nyaleg yang Gagal Masuk ke Senayan

Pemilihan anggota legislaatif (Pileg) DPR dalam pemilu 2024 diramaikaan dengan sederet artis Tanah Air yang mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya