Dahlan ingatkan hak kontrol Newmont harus di pemerintah
Merdeka.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku tidak mempermasalahkan jika Newmont diberikan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama hak kontrol tetap dipegang oleh pemda tersebut.
Dahlan secara tegas mengatakan tidak setuju jika pemerintah daerah membeli saham Newmont dengan cara mendapat sponsor dari pihak lain. Dahlan khawatir, pihak sponsor akan menekan pemerintah.
"Jangan sampai ada orang lain di belakangnya. Yang penting hak kontrol tetap di pemerintah," ucap Dahlan ketika ditemui seusai buka puasa bersama Baznas di Jakarta, Jumat (12/7).
Ketika Menteri Keuangan dijabat oleh Agus Martowardodjo, Dahlan telah diminta mempersiapkan diri untuk mengambil Newmont. Saat ini, Menteri Keuangan dijabat oleh Chatib Basri dan Dahlan belum mendapat klarifikasi kelanjutan proses pengambilalihan Newmont.
"Selama ini kita mendapat tugas dari Kemenkeu. Menkeu-nya ganti, apakah menteri keuangan baru mengubah policy atau tidak saya belum bisa klarifikasi," tegas Dahlan.
Dahlan tidak akan mempermasalahkan siapa yang akan mengelola Newmont selama hak kontrol dipegang oleh pemerintah.
"Aku ikut saja. Sama saja sepanjang haknya sama di pemerintah. Kalau daerah haknya di pemerintah daerah tidak apa apa," tegasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dito terjerat kasus kepemilikan belasan senjata api ilegal
Baca SelengkapnyaEmpat terdakwa kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi NTT di Labuan Bajo divonis bebas.
Baca Selengkapnya“Saya ini seorang pengusaha swasta yang di zalimi. Disaat mendapatkan investasi untuk pengembangan usaha/bisnis, saya dituduh," kata Dadan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gibran memiliki pengalaman merintis usaha sejak tahun 2015, dan telah bertemu dengan banyak investor.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca Selengkapnyapenjamin adalah keluarga, kami berharap ini bisa majelis hakim pertimbangan dan bisa memberikan penangguhan kepada Dito Mahendra," kata Pengacara Dito
Baca SelengkapnyaSudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca SelengkapnyaMendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca Selengkapnya