Merdeka.com - Rencana menyatukan pembayaran biaya pelayanan jasa penerbangan (PJP2U) atau passenger service charge (PSC) atau yang lebih dikenal dengan istilah airport tax, bersama dengan pembayaran tiket pesawat memang belum dilakukan. Namun, pemerintah optimis penerapannya akan sangat efektif memangkas antrean panjang yang selalu terlihat di bandara.

Adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang sangat percaya diri dengan kebijakan 'menghilangkan' airport tax. Dahlan meyakini, kebijakan ini akan mengurangi antrean hingga 50 persen. 

Titik-titik antrean di bandara akan terurai. Calon penumpang juga diyakini akan diuntungkan karena tidak perlu mengantre panjang. Saat ini, jika seorang penumpang ingin melakukan penerbangan, setidaknya harus melewati 3 antrean, yaitu antrean scan barang, antrean chek in, serta antrean pembayaran passenger service charge atau airport tax.

"Ini akan Mengurangi 50 persen antrean, jadikan tinggal 2 antrean. Ibaratnya kalau bisa satu antrean kenapa harus dua," tegas Dahlan ketika ditemui di Surveyor Indonesia, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (26/6).

Dalam pandangan Dahlan, mekanisme atau cara yang dipakai otoritas bandara untuk memungut airport tax melalui loket tersendiri terlalu primitif. Terobosan perlu dilakukan. Dahlan mendukung rencana pengelola bandara untuk memasukkan biaya airport tax ke dalam harga tiket. "Terlalu primitif, tidak modern. Sekarang kan primitif sekali ya orang chek in," tegasnya. 

Mantan Dirut PLN ini juga menepis anggapan penyatuan airport tax akan mendongkrak harga tiket yang harus dibayar penumpang. Dia memastikan tidak akan ada kenaikan harga tiket penerbangan.

"Hitung-hitungannya itu antara penerbangan. Misalnya Sekarang tiket Rp 500.000 nanti jadi Rp 540.000," jelasnya.

Menanggapi rencana Angkasa Pura tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin Muhammad mengatakan, seharusnya pihak Angkasa Pura menyampaikan hal ini ke DPR. Pihaknya mengaku belum mengetahui persis Angkasa Pura mengakhiri sistem primitif pungutan airport tax. “Kami belum bicarakan harusnya dipresentasikan dulu baru kita evaluasi azas manfaatnya,” ungkap Muhidin. 

Meskipun belum mengetahui secara persis, Muhidin berpendapat, dengan adanya sistim ini akan meningkatkan fungsi pengelolaan dan pengawasan di bandara dan mengurangi pos-pos pembayaran.

“Mungkin juga untuk efektivitasnya sehingga kontrolnya lebih mudah jadi tidak banyak pos yang bisa menimbulkan antrean di bandara,” katanya.