Daftar catatan DPR untuk RAPBN 2019, salah satunya menyorot pemberian PMN BUMN

Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Raker tersebut merupakan lanjutan rapat sebelumnya yang membahas arah kebijakan anggaran dalam rancangan pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2019.

"Hasil panja ini tentang kebijakan umum pemerintah pusat dan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional," kata pimpinan rapat, Aziz Syamsuddin, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/7).

Aziz mengungkapkan hasil rapat menyimpulkan beberapa catatan untuk pemerintah diantaranya perlu adanya peninjauan pembiayaan PMN (Penyertaan Modal Negara). Kedua, pemerintah diminta meningkatan kualitas kurikulum berdasarkan revolusi industri 4.0.

Ketiga, catatan panja belanja pemerintah pusat, yakni harus ada blueprint alokasi gaji bagi purnawirawan dan veteran untuk peningkatan kesejahteraan. Lalu, pemerintah diminta juga memperhatikan anggaran untuk Badan SAR Nasional (Basarnas) dan pengalokasian dana pemilu dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Lalu catatan panja transfer daerah harus ada peningkatan pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. "Mohon persetujuan untuk dibawa ke paripurna besok 12 Juni dan jadi masukan nota keuangan pemerintah yang akan disampaikan Agustus," ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani pun mengucapkan terimakasih atas laporan tersebut. "Terima kasih atas laporan panja yang lengkap dan efisien. Ini adalah proses yang baik bagi penyusunan RAPBN 2019, kerangka dari asumsi makro dan pengelolaan belanja negara harus hati-hati sesuai kebutuhan dan urgensi."

Seperti diketahui, asumsi inflasi di RAPBN 2019 pada kisaran 2,5-4,5 persen atau berada dalam kisaran yang telah ditetapkan Kemenkeu dan BI. Sedangkan, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika ditetapkan pada kisaran Rp 13.700 hingga Rp 14.000 per USD.

Suku Bunga SPN tiga bulan ditetapkan berada pada rentang 4,6 sampai 5,2 persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sekitar 4,5 sampai 5,2 persen.

Tingkat kemiskinan sekitar 8,5 sampai 9,5 persen atau sedikit menurun dibandingkan dengan target tahun ini sebesar 9,5 sampai 10 persen. Untuk gini ratio atau kesenjangan berkisar antara 0,38 sampai 0,39 dan indeks pembangunan manusia sebesar 71,98.