Merdeka.com - Pemerintah berupaya mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal tersebut sebagai salah satu upaya menangkal dampak amukan virus Corona (Covid-19) varian Omicron.

"Untuk 2022 ini kita melakukan front loading penyaluran perlindungan masyarakat," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), belum lama ini, juga memberikan arahan agar perlindungan sosial terus dipertebal. Ini sebagai akibat daripada kondisi geopolitik di Rusia dan Ukrania.

Namun, penyaluran bansos pemerintah saat ini bersifat dinamis. Artinya, selain ditambah, juga ada yang dihapuskan.

Berikut merdeka.com akan merangkum update bansos yang masih diberikan dan dihapuskan awal tahun ini.

1. Daftar Bansos yang Disetop di 2022

Pemerintah menyetop pemberian bansos tunai mulai tahun 2022. Namun, pemerintah tetap menyiapkan pos antisipasi perluasan program perlindungan sosial (perlinsos) dalam klaster perlindungan masyarakat yang tercakup di dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.

Maka dari itu, pemberian bansos tunai bisa saja diperpanjang apabila diperlukan.

"Tapi bisa saja nanti kalau situasi kurang baik, ada tekanan, mungkin saja muncul lagi BST. Tapi saat ini kita tidak merencanakan untuk memberikan bantuan sosial tunai," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatawarta.

Selain itu, pemerintah juga tidak lagi memberikan diskon tarif listrik. Sebab, diskon tarif listrik untuk rumah tangga pelanggan 400 VA - 900 VA dan Industri Bisnis diberikan hanya hingga Desember 2021.

Total stimulus ketenagalistrikan selama tahun 2021 yang akan diberikan Pemerintah diperkirakan sebesar Rp11,72 triliun, terdiri dari diskon tarif tenaga listrik Rp9,46 triliun dan pembebasan rekening minimum dan biaya beban/abonemen sebesar Rp2,26 triliun.

Sebanyak 32,6 juta pelanggan yang menikmati diskon listrik dengan skema diskon 50 persen untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri 450 VA, diskon 25 persen untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi, serta ada 1,14 juta pelanggan bisnis, industri, dan sosial yang mendapatkan keringanan bantuan rekening minimum atau biaya beban/abonemen sebesar 50 persen.

Pemerintah juga tidak memperpanjang subsidi kuota internet bagi siswa dan tenaga pendidik. Sebab, pemerintah memutuskan hanya memberikan subsidi tersebut hingga Desember 2021 usai diperpanjang dari Mei 2021.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akan mengalokasikan tambahan Rp 5,54 triliun bagi 38,1 juta penerima yang terdiri dari siswa, orang tua siswa, dan tenaga pendidik.

"Ini akan ditambah Rp 5,54 triliun, dari yang sudah dialokasikan sebelumnya sebesar Rp 3 triliun," katanya.

Target penerima subsidi kuota tersebut mencakup empat sektor yakni, Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 20GB per orang, kemudian siswa dengan 35GB per orang. Lalu, mahasiswa mendapatkan 50GB per orang, serta guru atau dosen sebesar 42 GB per orang. Dengan aturan harga kuota per gigabyte sebesar Rp 2.750.

2. Daftar Bansos yang Diberikan di 2022

Presiden Jokowi belum lama ini memberikan arahan untuk selalu memonitor dan mengikuti secara harian kenaikan berbagai komoditas dunia utamanya pangan dan energi.

"Jadi, Pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin kepada 18,8 juta penerima Kartu Sembako, dan untuk 1,85 juta PKH non-BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), yang diberikan untuk bantuan subsidi selisih harga minyak goreng yang besarnya Rp300.000 untuk 3 bulan atau Rp100.000 per bulan per kpm. Diharapkan dalam bulan Ramadan ini sudah bisa disalurkan," jelas Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Selain itu, akan diberikan juga bantuan tunai untuk pangan kepada 2,5 Juta PKL dan Pemilik Warung (PKLW) yang juga akan menerima sebesar Rp 300.000 untuk 3 bulan, dan akan disalurkan dalam bulan Ramadan.

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna diusulkan Bantuan Presiden (Banpres) diberikan juga untuk Usaha Mikro yang nanti akan diagendakan besarannya Rp 600.000 per penerima dan dengan sasaran penerima di kisaran 12 juta.

Menko Airlangga turut menyampaikan bahwa perlunya untuk membantu dan menjaga daya beli para pekerja.

"Ada program yang diarahkan Bapak Presiden untuk Pekerja, yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk para Pekerja dengan Gaji di bawah Rp3,5 Juta, untuk sebanyak 8,8 Juta Pekerja, yang direncanakan sebesar Rp 1 Juta dan akan diberikan dalam dua kali penyaluran," ungkap Menko Airlangga.

Selain itu, ada juga Program Kartu Prakerja dipastikan akan dilanjutkan di 2022. Anggaran yang disiapkan pemerintah pun cukup besar yaitu mencapai Rp11 triliun. Salah satu pertimbangan pemerintah melanjutkan program ini karena ini merupakan salah satu bantuan sosial yang paling populer dan banyak dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan hasil rapat komite Kartu Prakerja, telah diputuskan instrumen bantuan sosial atau insentif yang diterima peserta Prakerja masih sama, yakni Rp2,4 juta yang terdiri dari Rp600.000 untuk 4 bulan.

Pemerintah juga masih membuka ruang untuk penggunaan Dana Desa sebagai BLT. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersifat fleksibel. Penentuan realokasi mempertimbangkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengetahui situasi dan kondisi desanya dalam kebutuhan BLT Desa.

Dia menjelaskan, dalam rangka optimalisasi penggunaan PEN Dana Desa dan pencapaian target penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa serta penanggulangan kemiskinan ekstrem, dilakukan pengaturan minimal 40 persen Dana Desa untuk BLT Desa dan perluasan kriteria penerima BLT Desa.

Penentuan BLT Desa sebesar 40 persen dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada hasil kesepakatan Panja TKDD Pemerintah dan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2022.

Reporter: Arief Rahman

Sumber: Liputan6