Merdeka.com - Enam bulan pemerintahan Jokowi - JK belum terbukti membuat masyarakat puas. Di sektor ekonomi misalnya, masyarakat justru semakin susah dengan dicabutnya subsidi BBM jenis Premium. Selain itu, kenaikan harga elpiji juga semakin mempersulit keuangan rakyat.

Harga kebutuhan pokok mayoritas juga naik setelah dipimpin Jokowi. Ini terjadi sebagai buntut naiknya harga BBM dan elpiji di waktu yang hampir bersamaan.

Direktur Indo Barometer M Qodari, menyebut kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) dinilai belum maksimal. Survei Indo Barometer menyebutkan, jika hanya 57,5 persen publik yang puas terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK ternyata masih di bawah 75 persen. Berdasarkan survei yang dilakukannya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi hanya sebesar 57,5 persen, sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja JK adalah 53,3 persen.

Selain itu, lanjut dia, program Nawa Cita Jokowi dari hasil survei ini ternyata belum dikenal oleh publik. Menurut dia, program Nawa Cita Jokowi dirasa masih kurang familiar di telinga masyarakat.

Namun demikian, Jokowi berkelit kebijakan yang diambilnya selama ini adalah untuk kebaikan jangka panjang. Jokowi meminta kepada masyarakat agar tetap menumbuhkan rasa optimisme yang tinggi, mempunyai pemikiran yang selalu positif bahwa ke depan negara ini akan menjadi sebuah negara yang lebih sejahtera, negara yang besar, yang dihormati, yang punya martabat.

"Kalau kita mau yang datar-datar saja ya kita akan datar terus tapi memang kadang-kadang perlu sebuah loncatan keberanian yang memang kalau itu diperlukan pasti itu saya putuskan," papar Jokowi.

Jokowi mempunyai pandangan sendiri terkait kebijakan yang diambilnya. Berikut ulasannya:

Kebijakan memang sakit di depan

Presiden Joko Widodo menyadari kebijakan yang diambilnya selama ini belum memuaskan masyarakat karena belum terlihat hasil nyatanya. Jokowi berkelit, pemerintah yang dipimpinnya baru bisa menggunakan anggaran setelah diketuk DPR-RI yaitu pada pertengahan Januari. Setelah itu, butuh waktu 2-3 bulan untuk melaksanakan proses administrasi, dan proses lelang.

Jokowi berharap masyarakat tetap memelihara rasa optimisme bahwa ke depan bangsa ini akan lebih baik. Hanya saja, pemerintah memerlukan waktu untuk mewujudkan keinginan masyarakat.

"Nah sekarang inilah waktunya sudah mulai pelaksanaan. Jadi kalau nanti ada yang bertanya lagi, Pak mana Kartu Indonesia Sehat (KIS), mau minta berapa? Ya, karena kita siapkan 84 juta. Siap saya sebar ke mana-mana. Kartu Indonesia Pintar (KIP) mau minta berapa? Ada 18 juta yang sekarang mulai kita bagi," ucap Jokowi seperti dilansir dari situs Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa (28/4)

Jokowi mengakui rakyat memerlukan sesuatu yang konkret sekarang ini, sesuatu yang nyata yang dapat dirasakan. Namun, menurut Jokowi ini tentu saja belum bisa langsung terwujud semuanya, karena perlu waktu. Selain itu, diingatkan Jokowi, desain kebijakan kadang-kadang memang menyakitkan di depan, sakit di depan.

"Ya itulah kadang-kadang perubahan itu memang membutuhkan pil pahit, membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengorbanan," tegas Jokowi.

Ini memang pahit

Presiden Joko Widodo mengakui salah satu kebijakan yang telah diambilnya yaitu menghapus subsidi BBM (khususnya Premium) memberatkan masyarakat. Namun menurut Jokowi ini adalah bentuk upaya pemerintah memperbaiki kesalahan masa lalu yang 'membakar' Rp 300 triliun per tahun.

Jokowi menyadari, pengalihan dana subsidi menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apalagi hasil pengalihan subsidi tidak bisa dilihat secara instan. Masyarakat bertanya tanya dan ingin tahu ke mana uang ratusan triliun ini dialihkan.

"Kita membuat keputusan yang sulit, memang pahit, ini pahit di depan tapi memang tidak boleh lama-lama. Kalau lama-lama, rakyat juga jadi berpikir duitnya ke mana?," kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari situs resmi setkab di Jakarta, Senin (20/4).

Jokowi menyebut, kalau infrastruktur yang dibangun dengan anggaran pengalihan subsidi BBM sudah jadi, rel kereta apinya jadi, tolnya jadi, pelabuhannya jadi, airport-nya jadi, pengalihan subsidi juga pertanian selesai, nanti akan rakyat juga akan merasakan betapa perubahan itu akan kelihatan. "Nanti kalau barangnya nanti jadi, saya yakini kepercayaan kepada pemerintah akan jauh lebih dari hari ini. Saya yakini itu," tegas Jokowi.

"Inilah kesalahan-kesalahan yang ingin kita ubah tapi membutuhkan perubahan pola pikir," kata Jokowi seraya mengakui, bahwa perubahan itu memang di awalnya berat." kata Jokowi

Mulai bangun tol Trans Sumatera

Presiden Joko Widodo menjawab kegundahan masyarakat yang menanyakan ke mana uang penghematan subsidi BBM yang telah dicabut beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi menjawab dengan santai bahwa dana tersebut segera akan direalisasikan. Salah satunya untuk pembangunan Tol Trans Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh. Hal ini dilakukan karena telah selesainya pengesahan anggaran pemerintah bersama dengan DPR RI. Menurut Jokowi, pemerintah yang dipimpinnya baru bisa menggunakan anggaran setelah diketuk DPR-RI yaitu pada pertengahan Januari. Setelah itu, butuh waktu 2-3 bulan untuk melaksanakan proses administrasi, dan proses lelang.

Dibangunnya tol Trans Sumatera ini menurut Jokowi juga sebagai bukti kerja nyata pemerintahannya selama 6 bulan, setelah banyaknya kebijakan yang diambil. Salah satunya adalah penghapusan subsidi BBM untuk Premium. Jokowi mengajak masyarakat melihat (realisasi kerja) dalam satu dua hari ini.

"Jalan tol Lampung sampai Aceh, jalan tol Trans Sumatera, insya Allah dalam sehari dua hari ini kita mulai," ucap Presiden Jokowi seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa (28/4).

Selain itu pembangunan jalan tol yang sempat berhenti, yaitu Solo Kertosono, menurut Jokowi, pada minggu ini juga akan langsung dimulai lagi. Demikian juga dengan program pembangunan perumahan, rumah susun. Presiden meyakinkan minggu ini akan mulai semuanya.

"Memang proses di pemerintahan seperti ini. Saya kira kalau yang sudah lama di pemerintahan tahu, tapi memang masyarakat perlu penjelasan-penjelasan," tutur Jokowi.

Masyarakat maunya instan

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk bersabar melihat perubahan yang akan terjadi di Indonesia karena kebijakan yang diambilnya. Jokowi mengakui perubahan tersebut tidak akan terjadi secara instan seperti yang diinginkan sebagian masyarakat.

Menurut presiden, program pemerintah membutuhkan proses untuk mencapai hasil. Jokowi menilai mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan memerlukan sebuah proses edukasi tidak dalam waktu singkat.

"Ini yang kami rasakan, padahal segala sesuatu pasti membutuhkan tahapan, segala sesuatu pasti membutuhkan proses dan waktu," kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, di kawasan Siwalan Kerto, Surabaya, dilansir dari laman Setkab.go.id.

Terkait pengalihan subsidi BBM, Presiden Jokowi mengatakan, setiap tahun Rp 300 triliun hanya dibakar dan hilang. Praktik ini sudah berpuluh tahun terjadi. Sesuai data pemerintah, lanjut Jokowi, subsidi BBM 82 persen penikmatnya adalah pemilik mobil.

Kepala Negara menegaskan, mestinya subsidi itu diberikan kepada yang tidak mampu, kepada yang belum sejahtera. "Tetapi itu sebuah putusan yang memang baik. Kami meyakini insya Allah dengan pengalihan subsidi itu, dalam jangka yang sedikit agak menengah, paling tidak insya Allah dalam 2-3 tahun akan kelihatan," papar Jokowi.

Keputusan Jokowi sudah benar

Presiden Joko Widodo memastikan akan tetap mempertahankan kebijakan ekonominya selama ini. Kebijakan yang dipertahankan adalah pengalihan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), penghentian ekspor bahan mentah (raw material) tambang, termasuk juga dalam hal impor bahan pangan seperti beras, jagung, dan kedelai.

Jokowi mengakui diperlukan perubahan pola pikir yang total untuk memahami kebijakan ekonomi yang kini diambil pemerintah. Tidak mungkin hanya langsung mengubah, kemudian semuanya (masyarakat) bisa menerima. Namun demikian, Presiden Jokowi menegaskan dia siap dengan resiko tidak popular atas kebijakan yang diambilnya itu.

"Saya tahu dan saya sudah diingatkan oleh tangan kiri kita. Bapak kalau ini nanti dialihkan, pengalihan subsidi dari yang konsumtif dipakai kendaraan tiap hari kemudian dialihkan kepada sektor produktif, pertanian, perikanan, infrastruktur, hati-hati. Bapak bisa jatuh popularitasnya. Saya sampaikan, itu resiko sebuah keputusan," tegas Jokowi