Merdeka.com - Kementerian Perhubungan mengeluarkan maklumat menyusul perkiraan cuaca ekstrem bakal melanda perairan Indonesia. Itu ditujukan kepada otoritas pelabuhan di daerah.

"Apabila kondisi cuaca membahayakan keselamatan kapal agar pemberian Surat Perizinan Berlayar ditunda sampai kondisi cuaca di sepanjang perairan yang akan dilayari benar-benar aman," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit, Jakarta, Rabu (27/1).

Bobby menambahkan, pemeriksaan fisik wajib dilakukan sebelum pemberangkatan kapal. Ini untuk memastikan kapal tak kelebihan muatan atau sesuai daftar manifes.

Dia juga meminta operator kapal memantau kondisi cuaca minimal 6 jam sebelum keberangkatan. Kemudian, hasil pemantauan dilaporkan kepada syahbandar saat mengajukan permohonan SPB.

Begitupun saat pelayaran. Bobby mewajibkan nakhoda memantau kondisi cuaca setiap 6 jam. Dan melaporkan hasilnya kepada stasiun radio pantai terdekat serta dicacatkan ke dalam logbook.

Nakhoda juga diminta merencanakan lokasi sandar darurat saat cuaca buruk.

Di sisi lain, Kemenhub juga telah menyiagakan kapal patroli dan perambuan. Terutama di perairan rawan kecelakaan.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memerkirakan hujan lebat disertai gelombang setinggi 4 sampai 6 meter bakal perairan Indonesia sejak akhir Januari hingga Februari mendatang.

Diantaranya, sepanjang Perairan Natuna/Laut China Selatan, Selat Malaka, perairan Kepulauan Anambas, dan Kepulauan Natuna. Kemudian, Samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, Samudera Pasifik Utara Halmahera hingga Utara Papua.