Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung akrab dipanggil CT menegaskan, waktu untuk memproses perizinan usaha harus dipangkas menjadi maksimal enam bulan. Selama ini, proses perizinan usaha di pemerintah pusat memakan waktu tahunan lantaran peraturan yang tumpang tindih.

"Ini makan waktu yang luar biasa," kata CT selepas rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pemerintah, di Jakarta, Rabu (20/8). 

Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), proses perizinan usaha paling parah terjadi di sektor perkebunan, memakan waktu 866 hari atau 2,5 tahun. Untuk izin usaha industri rata-rata selesai dalam 794 hari.

Chairul meminta Kepala BKPM Mahendra Siregar menyelesaikan persoalan waktu perizinan usaha yang berlarut-larut tersebut. Dia meminta persoalan tersebut memiliki solusinya pada awal September.

"Saat sidang kabinet dapat dilaporkan pada presiden. Kita harapkan waktunya harus lebih cepat, bahkan kita bicara maksimum 6 bulan, atau bahkan 4 bulan,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Mahendra Siregar menjelaskan pemangkasan waktu perizinan usaha harus dilakukan lewat harmonisasi peraturan terkait.

"Undang-undang sektor itu sampai terkadang mengarahkan suatu  proses perizinan yang detail. Jadi kementerian dan lembaga itu, tidak bisa tidak harus menjelaskan amanah itu,” urainya.