Merdeka.com - Menko Perekonomian Chairul Tanjung gerah mendengar PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) kembali mengeluh soal kewajiban 100 persen bertransaksi memakai Rupiah. Apalagi direksi BUMN itu sudah berjanji di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk siap dilaporkan ke Kepolisian kalau tak menjalankan aturan itu.

"Enggak ada (toleransi), kan sudah janji dalam tiga bulan. Saya di depan presiden, depan kabareskrim, saya sampaikan, pak saya akan minta kabareskrim lakukan tindakan hukum," kata menko di Jakarta, Senin (21/7).

Pejabat akrab disapa CT ini pun membantah bila pemaksaan memakai Rupiah di pelabuhan bikin investor kabur. Justru, setiap pelaku usaha pelayaran asing harus dipaksa menghormati nilai tukar Indonesia itu supaya kurs menguat.

"Kita harus menghormati mata uang kita sendiri, bahwa rupiah itu yang dibuat harus memiliki daya saing. Bukan dibalik posisinya," kata CT menegaskan.

Sebelumnya, Direktur Utama Pelindo II Robert Joost Lino mengatakan, imbauan pemerintah agar transaksi pelabuhan sepenuhnya pakai Rupiah membikin panik perusahaan pelayaran.

"Customer kita perusahaan pelayaran kan, dia kan larinya dalam Dolar. Dia mesti beli Rupiah, karena itu perusahaan asing. Dolar itu kurs beli kan lain dengan kurs jual. Makanya kalau bikin aturan harus tahu tujuannya apa," ujarnya selepas mengikuti rapat koordinasi dwelling time di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Dia sudah melapor pada Menteri Keuangan Chatib Basri supaya tetap diizinkan memakai Dolar untuk transaksi. Lino mengaku punya dasar hukum untuk itu.

Pelindo II sekaligus melihat target Menko Perekonomian agar September 2014, seluruh transaksi pelabuhan pakai Rupiah tak realistis.

"Kita mesti lihat lagi gimana lah. Tadi saya sudah usulin ke menteri. Dari segi legal seharusnya kita boleh pakai Dolar, karena itu transaksi internasional," kata Lino.