Merdeka.com - Pergantian tampuk kekuasaan krap diikuti program-program 100 hari pertama di awal masa jabatan. Publik menantikan gebrakan pemerintahan baru di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Lembaga penelitian independen dan non-pemerintah, Center for Strategic and International Studies (CSIS), memaparkan hasil analisis ekonomi, politik dan komunikasi kebijakan pasca diumumkannya Kabinet Kerja 2014-2019 di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Kepala Riset Bidang Politik CSIS, Philip J Vermonte mengatakan, perkembangan politik Indonesia pasca-terpilihnya Presiden Jokowi akan ditentukan dalam program kerja 100 hari ke depan.

"Dua topik utama yang menjadi tantangan pemerintah Jokowi ke depan adalah, perkembangan politik Indonesia, serta tantangan ekonomi. Apalagi, menteri kabinet Jokowi-JK adalah menteri-menteri yang kompeten di bidangnya," kata Philip, dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (3/11).

Kepala Riset bidang Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri mengatakan, prospek ekonomi lima tahun ke depan mendapat tantangan berat dari sisi beban fiskal yang diakibatkan subsidi BBM serta tekanan inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap neraca pembayaran.

"Subsidi energi adalah masalah terbesar yang harus diatasi segera oleh pemerintah saat ini karena subsidi tersebut telah menjadi beban bagi keuangan Indonesia dan mengancam kemampuan pemerintah dalam kapasitas pendanaannya," jelas Yose.

Yose menjelaskan, pemerintahan Jokowi juga ditantang menciptakan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Pentingnya koordinasi antara kementerian dan dengan pemerintah daerah harus semakin ditingkat untuk menunjang ekonomi kerakyatan.

"Tantangan lain yang sifatnya penting tetapi tidak terlalu mendesak antara lain persoalan infrastruktur, ketidakpastian dalam pelaksanaan peraturan, dan regulasi usaha yang sifatnya membatasi investasi untuk menunjang ekonomi kerakyatan," jelas Yose.