Chairul Tanjung 'paksa' bos Newmont menunggu satu jam
Merdeka.com - Hari ini, Jumat (29/8), pemerintah dan PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) diagendakan menggelar pertemuan membahas kelanjutan pencabutan gugatan arbitrase internasional. Pihak Newmont diundang langsung ke kantor Menko Perekonomian, Chairul Tanjung.
Pantauan merdeka.com, pihak Newmont sudah mulai berdatangan sejak pukul 17.15 WIB. Termasuk Direktur Utama PT Newmont, Martiono. Dia bersama rombongan langsung naik ke ruang rapat.
Namun rapat belum juga dimulai karena menunggu Menko Perekonomian Chairul Tanjung yang masih dalam perjalanan dari kunjungan dinas Padang. CT sapaan akrabnya baru muncul di kantor sekitar pukul 18.40 WIB. Menteri Hukum dan HAM Amir Syarifuddin, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri ESDM Jero Wacik, Jaksa Agung Basri Syarif dan Kepala BKPM Mahendra Siregar juga tampak hadir.
Juru Bicara Newmont Rudi Purnomo mengatakan, pihak Newmont akan berbicara setelah pertemuan dengan pemerintah berlangsung.
"Nanti lah, kan belum rapat juga. Kami enggak bisa ngomong apa-apa. Nunggu rapat selesai," ucap Rudi kepada wartawan di Kemenko, Jakarta, Jumat (29/8).
Rapat ini sebelumnya direncanakan akan digelar pada pukul 16.00 WIB namun harus molor dari yang dijadwalkan. Hingga berita ini diturunkan, rapat antara pemerintah dan Newmont baru dimulai.
Sebelumnya, PT Newmont Nusa Tenggara menyatakan telah mencabut gugatannya pada badan arbitrase internasional. Pengajuan gugatan perusahaan asal Amerika Serikat ini disebabkan pelarangan ekspor tambang oleh pemerintah.
Newmont mengungkapkan bahwa pencabutan gugatan ini dilakukan usai pemerintah bersedia membuka pintu negosiasi. "Negosiasi ini diharapkan akan berbuah perjanjian kesepahaman untuk keamanan keberlangsungan bisnis di Tanah Air," tulis Newmont dalam situsnya, kemarin.
Newmont sendiri berjanji akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan tim kuasa hukum untuk menghadapi PT Newmont Nusa Tenggara di Badan Arbitrase Internasional.
Berdasarkan rapat dipimpin Menko Perekonomian Chairul Tanjung , disetujui pembentukan tim teknis untuk melayani gugatan tersebut dipimpin Kepala BKPM Mahendra Siregar. Tugasnya dalam beberapa hari ke depan memilih kuasa hukum yang mewakili pemerintah di ICSID.
"Tim teknis ini diketuai Kepala BKPM dibantu wamen ESDM, sesmenko perekonomian, dibantu pejabat kejagung dan Kemenkum HAM untuk melakukan langkah-langkah yang perlu diambil, pertama adalah penunjukan kuasa hukum pemerintah Indonesia," kata Menko selepas rapat di Kementerian Keuangan.
Penunjukan kuasa hukum ini sekaligus mengirim sinyal pada Newmont untuk tidak macam-macam pada Pemerintah RI.
"Kalau kita sudah menunjuk lawyer, artinya kita mau bilang don't play the game with our country (jangan main-main dengan negara kami). Kita selalu siap menghadapi apapun," tandasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selama Debat Ketiga Pilpres 2024, Prabowo Tiga Kali Setuju dengan Pernyataan Ganjar
Menurut dia, pendapat mantan Gubernur Jawa Tengah itu masuk akal, bukan hanya ngomong doang.
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Buka Peluang Bertemu Ketum Parpol, Termasuk Megawati dan Cak Imin
Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Ketum NasDem Surya Paloh di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaJelang Debat Capres, Ini Catatan Ganjar soal Isu Pertahanan hingga Geopolitik
Ganjar Pranowo mempunyai catatan jelang debat ketiga calon presiden-calon wakil presiden pada 7 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaHasto Akui Belum Ada Permintaan Jokowi Bertemu Megawati: Pintu Selalu Terbuka
Hasto menyebut, kedatangan Presiden Jokowi nanti akan didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PURP Basuki Hadimuljono.
Baca SelengkapnyaGanjar: Biasanya Jokowi dengan Megawati Bisa Komunikasi Langsung Tanpa Perantara
Sri Sultan Hamengku Buwono X mengonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo memintanya untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Presiden Jokowi Jalankan Hilirisasi Perekonomian Warisan dari Pemerintahan SBY
Selain itu, industri pertambangan juga diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.
Baca SelengkapnyaJK Berencana Bertemu Megawati: Tunggu Konsolidasi Internal Dulu
Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut pertemuan antara Jusuf Kalla dengan Megawati Soekarnoputri telah direncanakan sejak lama.
Baca Selengkapnya