Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cetak uang di Australia buat antisipasi tahun milenium

Cetak uang di Australia buat antisipasi tahun milenium SBY konpers Wikileaks. ©rumgapres/abror rizki

Merdeka.com - Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, berkilah jika Bank Indonesia, pada 1999, mencetak uang di Australia dengan alasan antisipasi Y2K (Year Two Kilo), yang merupakan kesalahan perhitungan oleh komputer pada sistem dokumentasi digital yang disebabkan oleh penggunaan sistem penanggalan tahun yang menggunakan dua digit. Saat itu, pergantian tahun dari 1999 ke 2000.

Tetapi, dia ogah memaparkan lebih detail terkait pemilihan Australia sebagai negara yang mencetak uang Indonesia. "Itu tunggu penjelasan Gubernur BI. Waktu itu kondisi spesial menghadapi Y2K," katanya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7).

Dia menegaskan saat itu, berpotensi terjadinya lonjakan permintaan uang sehingga BI harus mengambil langkah antisipasi. "Semua kantor kan perlu ada kontijensi plan kan. Kalau tiba-tiba komputer enggak bisa nyala, waktu itu kan. Ya termasuk kalau misalnya, masyarakat kemudian menjadi resah. Jadi ya pemerintah perlu mengantisipasi kan. Kayak lonjakan permintaan, perlu mencetak lebih kan," katanya.

Bank Indonesia menegaskan, era 1999, kewenangan pencetakan uang ada di lembaganya. Tetapi, adanya undang-undang ayar tahun 2011, percetakan uang harus berkoordinasi dengan pemerintah.

"Mulai 17 Agustus 2014, uang itu namanya uang NKRI, yang ada tanda tangan Menkeu. Tapi kalau 1999 kita bicara kewenangan full BI," katanya.

Mirza memastikan, Bank Sentral hanya satu kali Indonesia mencetak uang di luar negeri. Percetakan uang, saat ini hanya dilakukan di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Sebelumnya, Situs WikiLeaks, kembali membocorkan kasus percetakan uang di Australia melibatkan para petinggi beberapa negara. Mereka termasuk yang sebutkan adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri.

Dalam pemberitaan 2010, Bank Indonesia menyatakan terpaksa mengorder pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dari Australia, dengan alasan tidak ada fasilitas di dalam negeri terutama untuk bahan plastik (polimer).

Pencetakan uang pecahan menggunakan bahan polimer hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah itu balik lagi pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu menggunakan bahan kertas.

Harian The Age Australia pernah melansir berita terkait, korespondensi perwakilan perusahaan Reserve Bank of Australia (RBA) atau otoritas pencetak uang australia atau bank sentral Australia di Jakarta. Dalam pemberitaannya, ada dugaan suap pada pejabat Bank Indonesia dari pejabat Securency International.

Pejabat BI, dalam pemberitaan tersebut, diduga meminta sejumlah uang suap itu sebagai komitmen kesepakatan dengan pejabat BI untuk memenangkan kontrak pencetakan 500 juta lembar pecahan Rp 100 ribu.

(mdk/arr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tahun Depan, Pemerintah Bagi-Bagi Beras Lagi ke 22 Juta Keluarga Miskin

Tahun Depan, Pemerintah Bagi-Bagi Beras Lagi ke 22 Juta Keluarga Miskin

Sejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.

Baca Selengkapnya
Rupiah Lebih Perkasa dari Ringgit Malaysia dan Baht Thailand, Ini Buktinya

Rupiah Lebih Perkasa dari Ringgit Malaysia dan Baht Thailand, Ini Buktinya

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengakui nilai tukar Rupiah masih tertekan oleh dolar AS.

Baca Selengkapnya
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Stok Beras Bulog 1,4 Juta Ton, Aman untuk Libur Natal dan Tahun Baru

Stok Beras Bulog 1,4 Juta Ton, Aman untuk Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.

Baca Selengkapnya
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun

Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun

Bareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.

Baca Selengkapnya