Merdeka.com - Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi mengaku, iri atas kepedulian Pemerintah Jokowi terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Menyusul adanya alokasi anggaran jumbo senilai Rp300 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat yang dikelola Kementerian Koperasi dan UKM.

Apalagi, untuk para pelaku UMKM mengakses program KUR itu tanpa memerlukan jaminan apa pun.

"Pak Teten ini sebagai Menteri Koperasi ini sudah mempunyai kekuatan anggaran yang luar biasa. Di bawah beliau ini ada Rp300 triliun untuk KUR, yaitu kredit usaha rakyat yang tidak memerlukan jaminan," ungkapnya dalam Webinar Shopee bertajuk UMKM Indonesia Menuju Pasar Global, Senin (14/6).

Padahal, kata Mendag Lutfi, di era sebelumnya saat dia masih menjadi pengusaha sangat sulit untuk mengakses kredit dari perbankan karena perlu adanya penjaminan aset bernilai besar. Kendati pinjaman yang dibutuhkan tidak begitu besar.

"Sedangkan Waktu kita jadi pengusaha, kita ingin Rp75 juta aja mesti ngasih jaminan 110 persen, daripada (nilai) pinjamannya," ujarnya.

Sebab itu, mayoritas pelaku UMKM lebih memilih mengakses pinjaman melalui lembaga non perbankan kendati lebih berisiko. Menyusul adanya persyaratan sulit yang diterapkan oleh pihak perbankan.

"Jadi, kalau kita punya 110 persen dari pinjaman kita tidak pinjam ke bank. Tapi, tetap di sektor informal tersebut," bebernya.

Maka dari itu, Kementerian Perdagangan terus meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Koperasi untuk menghasilkan aturan yang relevan dengan situasi saat ini. Tujuannya untuk memperkuat bisnis UMKM hingga ke ranah global.

"Makanya saya sama Pak Teten ini sedang bekerja sama, ada yang kita kerjakan. Saya ingin memperbaiki peraturannya supaya perdagangan yang kita kerjakan ini tidak ada kecurangan, kita tidak bisa bersaing dengan situasi yang tidak seimbang. Ini sebagai terobosan disrupsi dan merupakan opportunity baru mesti kuat," tukasnya.

Pemerintah Beberkan Alasan UMKM Sulit dapat Pembiayaan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu motor penggerak ekonomi tanah air. Meski berperan penting, tak jarang banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan fasilitas pendanaan bagi usahanya.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Agus Santoso membeberkan beberapa hambatan dan kendala yang sering dialami baik oleh kreditur maupun debitur dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Dari sisi perbankan sebagai penyalur kredit, menurut catatan Kemenkop UKM, penyaluran kredit melalui perbankan masih berada di kisaran 20 persen.

"Ini sudah sesuai dengan peraturan eksisting. Memang angkanya masih segini-segini saja, kita ingin lebih besar, 22 persen, 25 persen atau sampai 30 persen," ujar Agus dalam webinar Infobank, Jumat (26/2).

Kemudian, skema produk kredit atau pembiayaan bank juga kadang tidak sesuai dengan nature usaha UMKM. Bank juga terkadang tidak memiliki informasi yang cukup tentang profil UMKM potensial yang bisa dibiayai.

"Lalu, persyaratan kredit UMKM cukup ketat karena adanya ketentuan terkait risk management bank yang berhubungan dengan permodalan bank," jelasnya.

Sementara, dari sisi debitur, UMKM masih memiliki persepsi risiko tinggi. UMKM juga masih minim informasi akses pasar untuk mendukung segmen usahanya.

Selain itu, kemampuan UMKMnya sendiri masih terbatas untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Kadang, ada pula UMKM yang belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, meskipun pemerintah sendiri mendorong adanya digitalisasi pencatatan keuangan usaha.

"Serta kurangnya literasi keuangan terkait alternatif pembiayaan UMKM. Saya kira ini perlu sosialisasi terus menerus," ujarnya.