Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cara pemerintah tekan impor minyak, bikin lembaga pengelola dana CPO

Cara pemerintah tekan impor minyak, bikin lembaga pengelola dana CPO cpo. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pemerintah dihadapkan pada pekerjaan rumah besar, mengurangi tingkat ketergantungan Indonesia akan minyak impor. Penggunaan biodiesel yakni campuran minyak sawit dan solar diyakini sebagai cara ampuh.

Karena itu pemerintah berambisi mengembangkan industri sawit atau crude palm oil (CPO). Persoalannya, saat ini harga CPO dunia tengah anjlok. Sehingga perlu dana kelolaan untuk menunjang industri ini. Pemerintah pun menggodok pembentukan badan layanan umum (BLU) kelapa sawit. Nantinya, badan yang akan berada di bawah Kementerian Keuangan ini bakal mengelola dana patungan dari industri sawit atau CPO fund.

CPO fund merupakan dana yang dikumpulkan untuk menutupi biaya pengolahan biodiesel dalam program pencampuran 15 persen bahan bakar nabati (BBN) ke dalam solar, yang diberlakukan pada 1 April lalu.

Nilai pungutannya mencapai USD 50 per ton untuk ekspor minyak sawit mentah dan USD 30 per ton untuk produk turunannya. Angka patokan tersebut berlaku sebagai pengganti bea keluar, saat harga minyak sawit berada di bawah USD 750 per ton.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil yakin pembentukan BLU bisa menekan importasi minyak.

"Ini dalam rangka kita mengurangi impor, current account defisit, kalau semakin banyak juta dolar ton kita bakar biodiesel semakin kurang kita impor solar," ungkap Sofyan kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (14/4).

Sofyan menuturkan, BLU ini juga sebagai penyeimbang agar harga CPO tidak terus jatuh seperti komoditas lainnya. Dana yang berasal dari pungutan akan dikelola untuk menyeimbangkan harga.

"Kita menjaga stabilitas harga, itu prinsip. Kita juga akan kenakan bea keluar untuk produk minyak sawit mentah atau CPO sebesar USD 50 per ton, kemudian kepada produk turunannya USD 30 per ton," paparnya.

Jika tidak mengikuti aturan ini pemerintah bakal menjatuhkan sanksi tegas berupa denda. "Kemudian dilarang ekspor, dicabut izin ekspornya," tambahnya.

"Kemudian kita juga ingin komitmen kita diversifikasi energi dengan bgitu makin banyak biodiesel kita pakai makin bagus untuk lingkungan," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan pihaknya tengah menyelesaikan beberapa draft yang diperlukan untuk pembentukan BLU ini.

"Masih diselesaikan tapi sore ini sebelum saya berangkat, saya paraf, saya usahakan," singkatnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Perempuan di Malang Ditangkap Setelah Kemas Ulang Beras Subsidi Jadi Beras Premium

Perempuan di Malang Ditangkap Setelah Kemas Ulang Beras Subsidi Jadi Beras Premium

EH sudah ditahan dan terancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Baca Selengkapnya
Q&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai

Q&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai

Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketahui Daftar Barang Impor yang Diizinkan Masuk Bea Cukai

Ketahui Daftar Barang Impor yang Diizinkan Masuk Bea Cukai

Pemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Enggak Perang, Kenapa Banyak Utang Beli Alat Perang?

Cak Imin: Enggak Perang, Kenapa Banyak Utang Beli Alat Perang?

Lebih baik negara meminjam uang untuk membeli alat-alat pertanian.

Baca Selengkapnya
Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024

Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024

Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Jenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui

Jenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui

Pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.

Baca Selengkapnya
Pulang Melancong dari Luar Negeri, Bea Cukai Batasi 5 Barang Impor  Penumpang Berikut Ini

Pulang Melancong dari Luar Negeri, Bea Cukai Batasi 5 Barang Impor Penumpang Berikut Ini

Pembatasan ini implementasi dari dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Baca Selengkapnya