Merdeka.com - Iklim investasi di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Farah Ratnadewi Indriani mengatakan, faktor paling dominan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia adalah logistik dan infrastruktur.

"Kemudian masalah perizinan usaha yang membutuhkan waktu, biaya, kepastian dan transparansi," kata Farah di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (25/9).

Masalah lain datang dari tidak konsistennya regulasi atau kebijakan. Selain itu, isu tenaga kerja di Indonesia turut ambil bagian dalam mempengaruhi iklim investasi.

Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang diklaim bakal lebih ramah pada investor. Deregulasi aturan nantinya akan menyederhanakan perizinan dan persyaratan perizinan. Sehingga setiap Izin Prinsip Penanaman Modal dapat direalisasikan tanpa adanya hambatan yang bersifat administratif, termasuk menghapus perizinan yang interlocking.

"Di BKPM sendiri ada dua aturan yang dideregulasi dari 134 aturan," imbuh Farah.

Dia meyakini, penyederhanaan aturan bakal meningkatkan realisasi dan investasi secara nasional, memperbaiki kepastian hukum dan kepastian usaha. Sekaligus memulihkan dan meningkatkan kegiatan dan kapasitas industri serta menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen.

"Dengan cara melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri," jelas Farah.

Dalam pandangannya, penyederhanaan aturan juga bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur kerja sama pemerintah-swasta.

Farah menambahkan, selain penyederhanaan aturan, pemerintah juga memberikan fasilitas lain untuk investor. Bentuknya keringanan pajak, tax holiday maupun tax allowance dan fasilitas bea masuk importasi dalam rangka penanaman modal.

"Menciptakan inisiatif baru seperti fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, trade financing, financial inclusion, inland FYA, logistic centre, sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor," tutup Farah.