Merdeka.com - Setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Reindekraf) Nasional 2018-2025 pada akhir tahun lalu, Pepres ini pun ditetapkan sebagai landasan atau pedoman pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia baik bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menggelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Reindekraf) Nasional 2018-2025. Aturan ini sekaligus menjadi landasan atau pedoman pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Kepala Bekraf, Triawan Munaf berharap, sosialisasi ini dapat meningkatkan sinkronisasi antar stakeholder dan tidak ada tumpang tindih hukum yang berlaku antara pihak terkait.

Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan dapat membuat semua pihak dan lembaga memiliki pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan arah kebijakan strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia baik.

"Untuk mencapai integrasi program dan kegiatan maka dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang intensif antar kementrian dan lembaga agar pelaksanaan Rindekraf ini dapat berjalan optimal," ujar Triawan Munaf saat ditemui dalam pembukaan sosialisasi Rindekraf, di Jakarta, Senin (15/7).

Triawan berharap agar setiap kementrian dan lembaga dapat bekerja sama untuk mewujudkan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam paparannya, Triawan juga mengungkapkan untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Maka misi Rindekraf akan dibagi menjadi dua yaitu pemberdayaan kreativitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha ekonomi yang kreatif dan memiliki daya saing.

Adapun pelaksanaan misi tersebut akan diterapkan dalam 12 arah kebijakan yakni: (1) Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif, (2) Pengembangan kota kreatif, (3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan hak kekayaan intelektual, (4) Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif, (5) Pengembangan kelembagaan yang mendukung ekosistem kreativitas, (6) Peningkatan pembiayaan bagi usaha ekonomi kreatif, (7) Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya sebagai bahan baku bagi usaha ekonomi kreatif, (8) Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. (9) Penyediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai dan kompetitif bagi pengembangan usaha Ekonomi Kreatif, (10) Pengembangan standardisasi dan praktik usaha yang baik (best practice) untuk usaha ekonomi kreatif dan karya kreatif. (11) Peningkatan pemasaran dan promosi karya kreatif di dalam dan luar negeri, serta (12) Penguaran iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha ekonomi kreatif.

Reporter: Ayu Lestari Wahyu Puranidhi

Sumber: Liputan6.com