Merdeka.com - Selama dua kali pemerintahan SBY, posisi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) yang diduduki oleh kalangan partai politik, seperti  Mohammad Yusuf Asy'ari dari PKS, lalu Suharso Monoarfa dan Djan Faridz dari PPP, dinilai menyebabkan masalah perumahan rakyat yang seharusnya sangat strategis menjadi tidak berjalan dengan baik.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan wacana untuk memilih para menteri dari para profesional yang sekarang didengungkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo, seharusnya bisa terwujud, terutama untuk sektor perumahan.

"Profesional tidak hanya diartikan yang berada di luar partai politik, tidak juga yang bekerja di sektor swasta atau di luar pemerintah," kata ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Kamis (31/7).

Menurutnya, profesional di perumahan rakyat harus memiliki arti menteri harus memahami bidang perumahan rakyat secara menyeluruh dan telah berpengalaman terlibat dalam urusan mengenai perumahan rakyat serta telah membuktikan diri memperjuangkan perumahan rakyat.

Dia menilai para kandidat Menpera, yang diusulkan melalui sosial media, masih belum menyentuh aspek profesional tersebut. Para tokoh yang dimaksud adalah benar seorang profesional namun masih dipertanyakan profesionalisme-nya di bidang perumahan rakyat.

"Profesionalisme calon Menteri Perumahan Rakyat, seharusnya tidak hanya sebatas tahu mengenai properti dan perumahan, karena bila kita berbicara mengenai perumahan rakyat perlu pemahaman yang menyeluruh dan sangat berbeda dengan profesional perumahan yang bersifat komersial," katanya.

Dia menegaskan dalam masa mendatang, seorang menteri tidak cukup untuk mengurus perumahan rakyat. Pemerintah perlu membentuk Badan Pelaksana Perumahan seperti yang telah diamanatkan oleh UU No. 1 mengenai Perumahan dan Pemukinan tahun 2011, yang sampai saat ini belum terbentuk.

"Pemerintah harus mendorong segera terbentuknya badan ini karena sangat strategis sebagai bagian dalam mekanisme pengendalian harga tanah untuk perumahan rakyat. Badan ini juga sebagai eksekutor program kebijakan pemerintah membantu Menteri yang saat ini tidak efektif," ungkapnya.

Badan, kata dia, akan melibatkan semua pemerintah daerah, yang tidak dapat dilakukan oleh Menpera karena tidak berwenang untuk mengatur pemerintah daerah selain Kemendagri. "Badan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya kebijakan Menpera secara nyata,"

Dengan demikian diperkirakan, akan ada dua posisi di sektor perumahan yang harus dipikirkan pemerintah, yaitu Menpera dan Ketua Badan Pelaksana Perumahan. Pembagian tugas Menpera adalah sebagai regulator dan Ketua Badan sebagai eksekutor.

"Menpera seharusnya juga tidak hanya sebatas profesional namun juga mempunyai kemampuan lobi politik yang mumpuni. Hal ini dikarenakan banyak kebijakan yang nantinya harus disetujui oleh DPR yang membutuhkan kemampuan politik," katanya.

Sedangkan di sisi lain, Ketua Badan Pelaksana Perumahan, lanjut Ali Tranghanda, adalah mutlak harus dari kalangan profesional yang benar-benar mengerti perumahan rakyat.