Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kebutuhan tambahan pasokan listrik ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara mencapai 864 Mega Watt (MW). Kebutuhan pasokan listrik ibu kota baru diperkirakan mencapai 1.555 MW.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan saat ini daya mampu pasok sistem Kalimantan 1.596 MW dengan beban puncak 1.094 MW dan memiliki cadangan 30 persen atau sekitar 474,2 MW.‎

"Terkait dengan persiapan energi untuk pasokan ibu kota baru, kami sampaikan bahwa pasokan tambahan tenaga listrik yang harus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan listrik adalah sebesar 1.555 MW, sampai dengan tahun 2024," kata Menteri ‎Arifin, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (27/11).

Menteri ‎Arifin melanjutan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, pembangunan pembangkit listrik di wilayah ibu kota negara baru mencapai 691 MW. Jika kebutuhan listrik mencapai 1.555 MW maka membutuhkan tambahan pasokan daya sebesar 864 MW.

"Sesuai dengan RUPTL tambahan pasokan di Kaltim tercatat sebesar 691 MW sehingga masih diperlukan tambahan sebesar 884 MW," tuturnya.

‎Menurut Menteri Arifin, penambahan pasokan listrik ibu kota negara baru sebesar 1.555 MW mempertimbangkan pemindahan penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa dan konsumsi listrik per kapita sebesar 4.000 kilo Watt hour (kWh).

"Dengan mempertimbangkan laju perpindahan penduduk, konsumsi listrik per kapita, susut jaringan serta faktor lingkungan di ibu kota baru," tandasnya.

Anak usaha PT KAI Siap Bangun Kereta Listrik di Ibu Kota Baru

PT Kereta Commuter Indonesia, anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, mengaku siap jika diberi kesempatan untuk menyiapkan layanan kereta listrik di kawasan ibu kota baru.

Direktur Utama KCI, Wiwik Widayanti mengakui kesempatan itu terbuka karena sebelumnya pernah ada diskusi mengenai hal itu.

"Kami siap beroperasi di ibu kota baru. Apalagi nanti di ibu kota baru semuanya dilaksanakan dengan sistem elektrifikasi sehingga ada kesempatan kami beroperasi di sana juga," katanya dikutip Antara.

Pemerintah menginginkan sistem transportasi di ibu kota baru nanti menggunakan teknologi transportasi harus semodern mungkin namun juga harus bisa diakses dengan berjalan kaki.

Pembangunan Perkeretaapian di Ibu Kota Baru Telan Dana Rp209 Triliun

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyampaikan indikasi anggaran untuk pembangunan transportasi perkeretaapian di ibu kota baru membutuhkan dana sekitar Rp209,6 triliun.

"Biaya itu terdiri dari pembangunan stasiun, kereta api subway, KRL, jalur kereta api dan pengadaan kereta listrik," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam rapat kajian bersama dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11).

Dia mengatakan bahwa besarnya dana pembangunan untuk transportasi kereta dikarenakan pemerintah harus membangun dari awal, begitu juga dengan teknologinya. Namun, masih ada kemungkinan perubahan angka untuk kebutuhan anggaran itu.

"Tentunya ini pembangunan baru dan segala macamnya, dan teknologi yang kita buat itu kan 'smart city', tetapi ini masih hitungan awal, masih perlu kita lakukan validasi lagi," kata Djoko.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6