Buruknya pemerintah kelola sektor migas jadi penyebab krisis energi
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuding pemerintah tidak pernah serius menata bisnis migas nasional. Akibatnya, Indonesia rentan akan krisis energi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W. Yudha tak menampik berbagai rezim pemerintahan acap kali mengajukan skema pengelolaan migas nasional. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan pelaksanaan yang baik.
"Rezim mana sih yang punya tata kelola baik," ujar Satya saat diskusi mingguan dihelat merdeka.com, Radio Republik Indonesia (RRI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Sewatama dan Institut Komunikasi Nasional (IKN) bertajuk 'Energi Kita' di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/4).
Buruknya tata kelola migas, menurutnya, diakibatkan rendahnya kepatuhan hukum para pelaku bisnis migas. "Karena law enforcementnya rendah," tambah Satya.
Satya pun menilai pembentukan BPH serta SKK migas tidak membuat perubahan yang signifikan bagi tata kelola migas nasional. "Dibikin sekarang BPH dan SKK migas, apakah jadi baik. Tidak," tegasnya.
"Kisruh migas itu karena tidak dilakukan sesuai dengan fungsinya," tambah Satya.
Oleh karena itu, Politisi Partai Golkar tersebut meminta masyarakat untuk terus mengawasi berbagai kebijakan terkait tata kelola migas yang diterapkan pemerintah. "Dari DPR kami mengontrol," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PHE hingga Juni 2023 mencatatkan produksi minyak sebesar 570 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 2757 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Baca SelengkapnyaMenurut Nicke, ENI merupakan salah satu perusahaan migas yang sukses melakukan eksplorasi.
Baca SelengkapnyaJika pengembangan lapangan migas terus tertunda, maka diperkirakan di tahun 2042, Indonesia akan menjadi negara pengimpor net migas.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilih muda memandang isu transisi energi sangatlah mendesak untuk diselesaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
Baca SelengkapnyaPGN terbuka dan mendorong bagi semua sektor usaha untuk menggunakan gas bumi agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata bersama.
Baca SelengkapnyaPertama, ada faktor dari sisi hulu di mana rencana-rencana produksi mengalami kendala operasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaPelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca Selengkapnya