Buruh: Perppu Cipta Kerja Mengulang Rezim Upah Murah, Padahal RI Negara Kaya
Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) mendorong kembali terciptanya rezim upah murah di kalangan pekerja. Padahal, Indonesia sudah menjadi negara terkaya nomor 7 dunia.
"Prancis dan Inggris terlampaui, kenapa upahnya lebih rendah dari upah Vietnam? Upahnya sedikit lebih tinggi dari Kamboja dan Laos. Upahnya lebih rendah dari Malaysia. Padahal, Indonesia nomor 7 negara terkaya di dunia," serunya dalam sesi konferensi pers, Rabu (11/1).
Bahkan, IMF dan Bank Dunia sudah melansir proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana NKRI jadi nomor 3 terbesar di dunia pada tahun ini. "Di kala semua negara mengalami resesi, Indonesia nomor 3 pertumbuhan ekonomi setelah India dan Filipina. Tapi, Perppu mendorong kembali pada rezim upah murah," keluhnya.
Said Iqbal menyatakan, yang diinginkan oleh partai buruh dan kelas pekerja adalah kenaikan upah minimum menggunakan rumus perhitungan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Apabila hasil hitungan inflasi plus pertumbuhan ekonomi masih lebih rendah dari hasil survey kehidupan hidup layak (KHL), maka yang dipakai adalah KHL.
"Di dalam Perppu, hitungannya hanya inflasi, plus pertumbuhan ekonomi, dikalikan indeks tertentu. Bertentangan dengan harapan buruh. Padahal sudah sepaham dengan tim pengusaha, dalam hal ini Kadin (Indonesia)," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaBukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaTernyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara
Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya