Buruh minta Jokowi hemat anggaran daripada naikkan harga BBM

Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi adalah cara malas menyehatkan anggaran. Bila alasannya negara kekurangan dana membangun infrastruktur, yang harus dibenahi adalah belanja pemerintah. Soalnya, penurunan daya beli akan langsung dirasakan kaum buruh ketika harga premium dan solar makin mahal.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan masih banyak jalan menggenjot pembangunan infrastruktur, dengan mengutak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia menyindir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, selaku penyokong Presiden Terpilih Joko Widodo, kini terkesan mendukung rencana kenaikan harga BBM. Padahal selama 10 tahun ini, partai itu menolak pengurangan subsidi energi.

"Saya ingin katakan pada PDI-P gunakan saja buku putih mereka. Ada solusi di situ soal penggunaan SILPA Rp 30 triliun yang tersisa saban tahun di APBN," ujarnya di Jakarta, Jumat (26/9).

Buruh menyoroti pos belanja RAPBN 2015, yang mana 49 persen porsinya tersedot untuk belanja rutin, karena ada kenaikan gaji PNS mencapai Rp 63 triliun. Sedangkan kenaikan belanja modal cuma Rp 17,7 triliun tahun depan.

"Lakukan dulu penghematan anggaran sebelum menaikkan harga BBM," kata Iqbal.

Perhitungan KSPI, ketika harga premium dan solar dinaikkan Rp 3.000 per liter, maka daya beli buruh anjlok 60 persen.

Sebab harga sewa kontrakan atau rumah akan naik di rentang Rp 50.000 - Rp 100.000 per bulan. Kenaikan dengan rentang yang sama juga terjadi untuk biaya transportasi dan biaya pangan.

"Kenaikan upah pada 2014 hanya menutupi inflasi yang general. Sedang kalau BBM naik, inflasi makanan bisa bertambah 20-30 persen. Buruh paling banyak menderita ketika BBM naik," tandasnya.

Selain itu, buruh juga menuntut pemerintah serius mengubah ketergantungan pada BBM. Supaya tak ada lagi alasan impor tinggi akibat pembelian minyak untuk menutupi kebutuhan energi dalam negeri.

"Segera manfaatkan energi alternatif, biosolar, dan menggunakan gas," kata Iqbal.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mengingatkan kenaikan harga BBM harus diiringi kenaikan gaji. Ini diperlukan untuk tetap menjaga perekonomian Indonesia positif.

"Kalau bisa (naik gaji) lebih bagus, bisa mendorong konsumsi buruh dan berdampak pada pertumbuhan," ujar Deputi Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (26/9).

Sasmito mengatakan, misalnya dampak inflasi akibat BBM subsidi 4 persen, maka idealnya gaji buruh naik mencapai 8 persen.