Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) acuh meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja bertekad menghapuskan sistem upah murah. Alasannya, situasi di lapangan tak pernah memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak buruh.

Ketua KSPI Said Iqbal menilai pernyataan SBY sudah langsung terbantahkan dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pekan lalu. Gubernur Joko Widodo selaku bawahan presiden nyata-nyata tak pro kepentingan buruh dengan menaikkan standar upah di nominal Rp 2,4 juta per bulan.

"Apa yang disampaikan SBY bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Jakarta baru-baru ini memutuskan kenaikan upah hanya Rp 2,4 juta, kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jokowi ini jelas bertolak belakang dengan semangat menghapus upah murah," ujarnya kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (5/11).

Kalangan buruh baru percaya dengan janji presiden bila UMP DKI, sebagai barometer nasional, benar-benar direvisi. Sejauh ini, sikap KSPI menolak penetapan besaran upah Rp 2,4 juta untuk pekerja lajang dengan pengalaman kerja nol tahun.

"Jadi pernyataan SBY ini harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kasusnya ya DKI saja. Bagaimana mungkin buruh dengan Rp 2,4 juta bisa hidup. Untuk sewa rumah sudah Rp 600.0000, ongkos transportasi Rp 500.000, belum kebutuhan lain-lain," urai Said.

Sikap SBY yang berjanji menghapus praktik upah murah disampaikan pada pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Istana Bogor kemarin. Presiden menilai, industri di Indonesia selama ini tergantung dengan pola pengupahan rendah bagi para pekerjanya buat menarik investor asing dan bersaing dengan negara lain.

"Saya katakan buruh murah sudah selesai. Tidak boleh jadikan keunggulan komparatif," kata SBY.

Menteri Perindustrian M.S Hidayat menyatakan siap menjalankan perintah presiden. Dia akan berusaha berdialog dengan pengusaha dan buruh, agar produktivitas meningkat sebagai jalan tengah ketika upah bertahap terus dinaikkan.

"Itu salah satu tekad pemerintah. Ini didasari produktivitas dan juga tingkat efisiensi. Ini yang kita ketinggalan dan harus diperjuangkan," kata Hidayat.