BURT DPR Kaji Fasilitas Rumah Dinas Diganti Uang Tunjangan
Merdeka.com - Beredar isu bahwa Pemerintah akan mengambil alih rumah dinas DPR/MPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Lantaran banyak anggota dewan yang tidak menempati rumah dinas tersebut.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menjelaskan, bahwa Kemenkeu tidak mengambil alih rumah dinas tersebut, melainkan pihaknya dipanggil oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan diminta untuk mencarikan solusi.
"Jadi memang beberapa bulan lalu kami dipanggil BURT. Bukan Kemenkeu mengambil alih rumah dinas DPR, tapi BURT (bertanya) ada tidak cara yang lebih baik buat anggota DPR selain disediakan rumah dinas, itu masih diproses," kata Rionald dalam Bincang DJKN, Jumat (20/8).
Dia menjelaskan, terdapat pilihan jika anggota DPR yang tidak diberikan rumah dinas, maka akan diberikan tunjangan sebagai pengganti rumah dinas yang tak diambil atau ditempati.
"Pada dasarnya kami DJKN ini kira-kira ada di hilir. Hulunya di Dirjen Anggaran. Ini masih proses, apakah disediakan rumah dinas atau tunjangan. Ini masih didiskusikan. Terhadap perumahan biar tidak double akan dikembalikan dari DPR ke Kementerian Keuangan," jelasnya.
Sebagai informasi, saat ini tercatat ada 575 anggota DPR periode 2019-2024 diizinkan untuk menempati rumah jabatan anggota yang ada di Kalibata dan Ulujami. Tapi, ternyata tidak semua anggota DPR menempati rumah dinas tersebut.
Anggota DPR Periode 2019-2024 Akan Dapat Rumah Dinas di Kalibata dan Ulu Jami
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10). Rapat itu membahas pembagian ruangan dan rumah dinas untuk anggota DPR periode 2019-2024.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan rumah dinas untuk anggota DPR dibagi menjadi beberapa lokasi. Di antaranya di Kalibata dan Ulu Jami, Jakarta Selatan.
"Jadi sudah diputuskan bahwa terkait dengan pembagian rumah jabatan kita sudah menyepakati dengan semua fraksi yang ada di DPR 575 anggota DPR akan menempatkan rumah jabatan yang ada di Kalibata, Ulu Jami," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10).
Pembagian rumah nantinya akan diatur oleh Kesekjenan DPR. Pengaturan itu juga disetujui oleh semua fraksi DPR.
"Prinsipnya semua fraksi setuju dan kami sudah mendapatkan tempat untuk 575 anggota DPR baru di gedung DPR ini dan segera akan kami putuskan pada hari senin nanti terkait dengan kira-kira peletakan atau posisi dari ruang anggota dari setiap fraksi tersebut," ungkapnya.
Terkait penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Puan mengatakan akan dilaksanakan pekan depan. Lama pembentukan AKD tergantung dengan dinamika dan lobi antar fraksi.
"Tergantung dinamika yang di lapangan InsyaAllah semuanya bisa kita lakukan secara musyawarah mufakat sehingga tidak ada hal-hal yang perlu berlama lama tapi untuk terlalu cepat enggak perlu juga karena kan nanti pemerintahan periode selanjutnya juga akan baru dimulai 20 Oktober," ucapnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Telan Biaya Rp22,2 Miliar, Heru Budi Ungkap Bagian yang Diperbaiki
Proyek tersebut berada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaKPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaDinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut
AHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.
Baca SelengkapnyaSederet Fasilitas hingga Tunjangan AHY Sebagai Menteri ATR/BPN
Sebagai pejabat negara, tentu AHY akan mendapatkan sejumlah fasilitas dan tunjangan dari negara dari kendaraan hingga rumah dinas.
Baca Selengkapnya