Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Papua segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai kepanjangan tangan Pemda memegang 10 persen saham Freeport Indonesia.

‎Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, hingga saat ini Pemda Papua belum membentuk BUMD yang akan mengelola 10 persen saham Freeport Indonesia, yang menjadi bagian dari pelepasan saham (divestasi) 51 persen.

"Cuma BUMD-nya pun belum ditunjuk nanti kan itu pakai perda, makanya kita nunggu," kata Fajar, di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (26/11).

Menurut Fajar, tidak ada pihak swasta yang masuk dalam 51 persen saham, sedangkan Indocoper Investama akan menjadi milik nasional setelah divestasi saham Freeport Indonesia menjadi 51 persen diselesaikan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

‎"Begitu sudah di tanda tangani pengambilalihannya, Indocopper memang dimiliki full oleh kita ngga ada orang lain lagi," tuturnya.

Dia menjelaskan, Indocopper saat ini 100 persen dimiliki Freeport McMoran Inc memiliki porsi saham Freeport Indonesia‎ 9,36 persen. Setelah 51 persen saham Freeport Indonesia dimiliki pihak nasional, maka saham Indocopper terbagi 60 persen dimiliki Inalum dan 40 persen Pemda Papua setara dengan 10 persen saham Pemda Papua dalam porsi 51 persen saham nasional.

‎"Jadi 40 persen di Indocoper itu kemudian sama dengan 10 persen, bagaiman acaranya Pemprov sama kabupaten harus punya 10 persen di Freeport Indonesia, jadi Inalum sekian, Inalum melalui indocoper sekian, jadi totalnya 51,2 persen," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com