Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk belanja produk dalam negeri sebanyak-banyaknya. Jika tidak, Jokowi bakal memberikan sanksi.

"Kalau masih beli baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten, kota, kementerian/lembaga masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN, APBD, sudah sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko (Luhut Binsar Panjaitan), biar semuanya kita bekerja dengan 'reward' dan 'punishment' semuanya," ujar Jokowi saat membuka acara business matching produk dalam negeri di Istora GBK, Senayan, Jakarta, Rabu, (15/3).

Sebaliknya, Jokowi akan memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga yang banyak belanja produk lokal. Dia bilang, semakin banyak pembelian produk dalam negeri akan mempengaruhi besaran tunjangan kinerja (tukin) bagi aparatur sipil negara (ASN).

"Yang nanti akhirnya kalau sudah ada yang jelas juara 1 juara 1 akan kita umumkan saya udah bilang ke Kemen-PAN-RB, untuk tukin, ini kalau masuk ke tukin semuanya semangat, akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian lembaga kabupaten kota dan provinsi," tuturnya.

Jokowi melanjutkan, pentingnya belanja produk dalam negeri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia kesal bila APBN yang dikumpulkan melalui pajak malah dipakai untuk beli produk impor.

"Pendapatan APBN itu didapatkan dari pajak, dari rakyat, deviden yang kita miliki di BUMN, royalti dari tambang-tambang yang ada, penerimaan bukan pajak yang juga kita dapatkan dikumpulkan dengan sangat sulit, tidak mudah, sehingga terkumpul pendapatan negara ini," ujarnya.

"Kemudian kita belikan produk impor, kemudian kita belikan produk buatan luar negeri, bener, bener,Ini lah yang selalu saya ingatkan," kata Jokowi.