Merdeka.com - Badan Urusan Logistik (Bulog) mengaku tak bisa selalu mengintervensi pasar ketika harga beras sedang naik tinggi. Sebab, pasokan beras di Bulog hanya 5,7 persen dari total produksi 30,4 juta ton per tahun.

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari ‎mengatakan, dalam dua dekade terakhir, pengadaan gabah dan beras paling tinggi, sebesar 8,7 persen, terjadi pada 2009. Jika mau intervensi, idealnya, kapasitas pengadaan beras pemerintah minimal 10 persen-11 persen.

"Kalau kajian Kementerian Pertanian itu, cadangan beras idealnya 1,5 juta sampai 1,8 juta ton," ujarnya saat dialog bertema "Beras dan Kedaulatan Pangan", Jakarta, Sabtu (23/5).

Selain itu, intervensi pasar harus mendapat persetujuan Kementerian Perdagangan. Lalu, persetujuan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial untuk penyaluran beras miskin.

"Jadi Bulog ini hanya operator pemerintah, bapaknya banyak tapi ibunya tidak ada," jelas dia. ‎"Kami melihatnya begini, peran bulog itu dipengaruhi dari fungsi produksi, Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Yang pasti Bulog sebagai operator prinsipnya mengoptimalkan usaha untuk menyerap sebanyak-banyaknya," ungkapnya.