Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bukan THR, Belanja Pemerintah Jadi Kunci Dongkrak Konsumsi Triwulan II-2021

Bukan THR, Belanja Pemerintah Jadi Kunci Dongkrak Konsumsi Triwulan II-2021 pertumbuhan ekonomi. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani mengatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) saja tak cukup mendorong konsumsi di triwulan II 2021. Sebab, masyarakat cenderung masih akan menyimpan dana dibanding membelanjakan uang di masa pandemi Virus Corona.

"Kalau ada THR diharapkan bisa belanja, tapi kan tidak boleh pulang kampung. Kalau kita lihat memang data menunjukkan orang kelas menengah bawah dengan tabungan Rp100 juta ke bawah, itu masih menyimpan di bank. Mereka masih jaga-jaga," ujar Aviliani dalam diskusi daring, Jakarta, Senin (26/4).

Dia menjelaskan, meskipun THR dibayar penuh tahun ini belum tentu konsumsi akan langsung terangkat sesuai dengan harapan pemerintah. Hal ini karena masyarakat masih akan mengutamakan kebutuhan primer.

"THR dibayar penuh, itu masih akan disimpan. Kebutuhan sekunder lebih dikurangi, karena lebih mengutamakan kebutuhan primer. Itu menyebabkan DPK naik. Makanya perlu memang tidak hanya sekedar THR, aturan itu harus bagaimana masyarakat itu mengeluarkan dana. Misalnya tempat wisata, mal dibuka yang penting prokes di tempat umum," jelasnya.

Dengan demikian di Triwulan II-2020, faktor yang diharapkan menjadi penggerak konsumsi adalah belanja pemerintah. Belanja tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur yang semakin masif serta bantuan sosial terhadap korban PHK dengan penghasilan di bawah Rp5 juta.

"Pemerintah harus lebih gencar belanja lebih cepat dari pembangunan infrastruktur karena itu paling banyak menyerap tenaga kerja. Pembayaran BLT, lalu orang yang di PHK di bawah Rp5 juta itu harus tepat waktu juga," jelasnya.

"Karena hingga kini belanja ini yang terlambat, padahal menjadi multiflier efect kepada swasta dan masyarakat. Ini yang perlu diperbaiki. Kalau pemerintah belanja, swasta jalan, masyarakat akan kena dampak," tandasnya.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak

Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak

Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
26 UMKM Binaan BUMN Semen Pamer Produk di Perayaan Natal BUMN, Ini Daftarnya

26 UMKM Binaan BUMN Semen Pamer Produk di Perayaan Natal BUMN, Ini Daftarnya

Erick Thohir menyebut, pelaku UMKM di Indonesia sangat membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya

Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya

Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.

Baca Selengkapnya