Bukan THR, Belanja Pemerintah Jadi Kunci Dongkrak Konsumsi Triwulan II-2021
Merdeka.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani mengatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) saja tak cukup mendorong konsumsi di triwulan II 2021. Sebab, masyarakat cenderung masih akan menyimpan dana dibanding membelanjakan uang di masa pandemi Virus Corona.
"Kalau ada THR diharapkan bisa belanja, tapi kan tidak boleh pulang kampung. Kalau kita lihat memang data menunjukkan orang kelas menengah bawah dengan tabungan Rp100 juta ke bawah, itu masih menyimpan di bank. Mereka masih jaga-jaga," ujar Aviliani dalam diskusi daring, Jakarta, Senin (26/4).
Dia menjelaskan, meskipun THR dibayar penuh tahun ini belum tentu konsumsi akan langsung terangkat sesuai dengan harapan pemerintah. Hal ini karena masyarakat masih akan mengutamakan kebutuhan primer.
"THR dibayar penuh, itu masih akan disimpan. Kebutuhan sekunder lebih dikurangi, karena lebih mengutamakan kebutuhan primer. Itu menyebabkan DPK naik. Makanya perlu memang tidak hanya sekedar THR, aturan itu harus bagaimana masyarakat itu mengeluarkan dana. Misalnya tempat wisata, mal dibuka yang penting prokes di tempat umum," jelasnya.
Dengan demikian di Triwulan II-2020, faktor yang diharapkan menjadi penggerak konsumsi adalah belanja pemerintah. Belanja tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur yang semakin masif serta bantuan sosial terhadap korban PHK dengan penghasilan di bawah Rp5 juta.
"Pemerintah harus lebih gencar belanja lebih cepat dari pembangunan infrastruktur karena itu paling banyak menyerap tenaga kerja. Pembayaran BLT, lalu orang yang di PHK di bawah Rp5 juta itu harus tepat waktu juga," jelasnya.
"Karena hingga kini belanja ini yang terlambat, padahal menjadi multiflier efect kepada swasta dan masyarakat. Ini yang perlu diperbaiki. Kalau pemerintah belanja, swasta jalan, masyarakat akan kena dampak," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaAwal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak
Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
26 UMKM Binaan BUMN Semen Pamer Produk di Perayaan Natal BUMN, Ini Daftarnya
Erick Thohir menyebut, pelaku UMKM di Indonesia sangat membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.
Baca SelengkapnyaPemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya
Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaJelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja
Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca Selengkapnya