Merdeka.com - Potensi ekonomi Indonesia diklaim belum terbaca optimal dari data statistik resmi, karena banyaknya penyelundupan. Sebagai contoh, ekspor-impor dari Bea Cukai Kementerian Keuangan terbatas untuk aktivitas resmi, sementara produk impor yang masuk lewat pelabuhan tikus, sulit diketahui datanya.

Ini jadi alasan Badan Pusat Statistik (BPS) merancang sistem survei untuk memotret angka riil penyelundupan di Indonesia.

"Sehingga penyelundupan itu dampaknya bisa kita ukur, kita siapkan sistem untuk bisa terpantau, dan dampaknya kepada ekonomi juga ada," kata Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo selepas mengikuti pelantikan 4 pejabat baru di Bappenas, Jakarta, Jumat (21/3).

Perlunya otoritas statistik mengukur tingkat penyelundupan ini disuarakan dalam pertemuan badan statistik sedunia yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kota New York, Amerika Serikat, bulan lalu.

Sasmito yang hadir dalam forum itu mengaku terinspirasi untuk mewujudkan statistik semacam ini di Indonesia. Soalnya, dia pernah menyaksikan langsung ekspor ilegal ikan di Lampung. Kejadian seperti itu mustahil bisa terdata bea cukai.

"Saya pernah mengalami sendiri di salah satu pulau dekat Lampung, ada kapal Hong Kong, melakukan transaksi dengan nelayan, dalam dua jam, diangkut ikan-ikan kerapu itu senilai Rp 250 juta. Itu cuma satu titik, langsung keluar ke samudera, artinya kan itu ekspor Indonesia," bebernya.

Dari perhitungan kasar BPS, aktivitas perdagangan di luar yuridiksi di atas 20 persen dari total volume barang beredar saban tahun.

Buat memotret data penyelundupan, pegawai BPS akan diarahkan menggelar survei di perbatasan dan pelabuhan tikus. Untuk sementara, pencarian data ini dijalankan swadaya tanpa menggandeng Bea Cukai.

"Pendekatan kita nanti wawancara usaha rumah tangga perbatasan, bagaimana aktivitasnya, sedang kita lakukan uji coba," kata Sasmito.

Dengan adanya data penyelundupan, BPS yakin pemerintah bisa punya acuan potensi ekonomi lebih mendalam. Penegakan hukum untuk menekan impor ilegal atau pencurian ikan juga diharapkan bisa lebih maksimal.