BPS: Data kami akurat jadi landasan kompensasi kenaikan BBM

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim mempunyai data akurat yang dapat digunakan pemerintah dalam memberikan kompensasi karena kenaikan harga BBM subsidi. BPS mengatakan telah melakukan sensus tahun lalu yang telah mengelompokkan 40 persen masyarakat terbawah.

Kepala BPS, Suryamin mengatakan 40 persen data masyarakat tersebut tidak semuanya tergolong miskin namun di dalamnya terdapat orang miskin, dan hampir miskin. Dari 40 persen data tersebut mencakup 25,2 juta rumah tangga.

"Nanti kan pemerintah ambil 15,5 juta rumah tangga. Ini yang terbawah dan ini cukup akurat," ungkap Suryamin ketika ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/5).

Menurut Suryamin, data tersebut masih akurat hingga saat ini karena pada masa sensus pekerja BPS langsung survei kepada rumah bersangkutan. Data tersebut tidak hanya memakai data laporan RT maupun RW.

"Cukup akurasi karena kita datang ke rumah tangga tersebut misalnya dalam satu RT ada 10 atau 5 kepala keluarga, kita akan tegesin dan nanya langsung," jelasnya.

Suryamin mengaku siap jika pemerintah kembali menugaskan hal yang sama untuk mengupdate data. "Kita tunggu perintah," tegasnya.

Pemerintah bersiap mengajukan penghematan anggaran dari kenaikan BBM subsidi mencapai Rp 37 triliun dalam APBN-P untuk dibahas bersama DPR. Dana penghematan itu dialihkan menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono mengatakan data masyarakat penerima BLSM ini disamakan dengan data penerima raskin yang jumlahnya mencapai 15,5 juta kepala keluarga atau 65 juta jiwa. Pemerintah memberikan Rp 150.000 per kepala keluarga setiap bulan selama 5 bulan setelah kenaikan BBM sebagai wujud konkret program ini.