Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPKP Selamatkan Rp66,66 T Keuangan Negara Sepanjang Semester I 2022

BPKP Selamatkan Rp66,66 T Keuangan Negara Sepanjang Semester I 2022 Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 66,66 triliun selama semeter I 2022. Ini merupakan penghematan dari berbagai aspek.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, angka ini sebagai akumulasi hasil pengawasan BPKP di berbagai lini strategis. Termasuk tata kelola industri batu bara dan minyak sawit, penyelesaian proyek infrastruktur strategis, penyaluran bantuan sosial, pengadaan dan percepatan vaksinasi, hingga penyelenggaraan Pendidikan.

"Hasil pengawasan BPKP dalam kurun waktu 6 bulan (Januari-Juni) 2022 telah dilaporkan kepada Presiden bahwa BPKP berhasil berkontribusi positif terhadap keuangan negara senilai Rp66,66 Triliun," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (21/7).

Rinciannya, angka tersebut terdiri dari penghematan pengeluaran keuangan negara Rp49,40 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp14,02 triliun, dan optimalisasi penerimaan negara Rp3,24 triliun.

Ateh menerangkan, BPKP secara intensif mengawal akuntabilitas dan efektivitas tata kelola program pemerintah. Tujuannya guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan perekonomian global yang semakin volatile dan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Bahkan saat ini, dunia sudah dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh perang, ancaman krisis komoditas, ancaman krisis energi, serta lonjakan inflasi.

2.203 Program Kerja

Lebih lanjut, di semester I 2022 BPKP telah melaksanakan sebanyak 2.203 program kerja pengawasan melalui tiga aspek. Yakni, penghematan pengeluaran, penyelamatan keuangan negara, serta optimalisasi penerimaan.

Ateh menegaskan, capaian positif BPKP tersebut akan terus dilanjutkan pada Semester II 2022 mendatang. Selain itu, BPKP juga memastikan efisiensi dan efektivitas belanja melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah.

"Fokus pengawasan BPKP di semester II 2022 adalah menuntaskan pengawasan strategis yang diminta oleh Presiden maupun stakeholders utama lainnya, serta menyelesaikan Agenda Prioritas Pengawasan 2022 dengan efektif," tegasnya.

Reporter: Arief Rahman

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN

Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.

Baca Selengkapnya
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya
BPKP Sulsel Kawal 9 Mega Proyek Nasional, Selamatkan Uang Negara Rp150 Miliar
BPKP Sulsel Kawal 9 Mega Proyek Nasional, Selamatkan Uang Negara Rp150 Miliar

Monitoring dilakukan karena pendanaan pembagunan menggunakan APBN.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua LPS: Tak Hanya Dua, Ada Bank BPR Lain Bakal Bangkrut di 2024
Ketua LPS: Tak Hanya Dua, Ada Bank BPR Lain Bakal Bangkrut di 2024

Ketua LPS menjamin peristiwa itu tidak sampai menimbulkan gejolak dalam sektor perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
KPK Bereskan 8 Kasus TPPU Sepanjang 2023, Selamatkan Aset Negara Rp525 Miliar
KPK Bereskan 8 Kasus TPPU Sepanjang 2023, Selamatkan Aset Negara Rp525 Miliar

Adapun asset recovery menjadi salah satu sumbangsih nyata dari hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui BNPB.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.

Baca Selengkapnya
Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung

Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya