Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan audit keuangan 2019 beberapa kementerian yang berada di bawah Anggota IV. Audit akan dilakukan mulai 6 Januari hingga 20 Mei mendatang.

Anggota IV BPK RI, Isma Yatun, mengatakan ada enam kementerian yang diaudit. Yaitu itu Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Pertanian.

"Pemeriksaan ini mempunyai tujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan masing-masing Kementerian Lembaga," kata dia, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1).

Dia mengungkapkan, ada beberapa kriteria dalam audit tersebut. Diantaranya adalah kesesuaian penyajian angka-angka dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap UU serta efektivitas.

Dia menyebutkan keenam kementerian tersebut saat ini telah memiliki laporan keuangan yang baik, yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Tahun lalu opini sudah cukup bagus 5 dari 6 K/L telah menerima opini WTP. Hanya satu yang masih menerima Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," ujarnya.

Ingatkan Kementerian PUPR Peraih WDP Tahun Lalu

Adapun kementerian yang pada tahun lalu mendapat opini WDP adalah Kementerian PUPR. Dia menjelaskan, opini dari BPK tersebut bisa berubah tergantung hasil penilaian. Namun, dia berharap tahun ini hasil audit keenam kementerian tersebut akan tetap meraih opini yang baik.

"Namun ini tidak statis bisa naik turun, oleh karena itu untuk yang peroleh WTP selalu pertahankan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK," ujarnya.

Dalam kesempatan serupa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi kinerja BPK dalam hal mengaudit laporan keuangan.

"Pengalaman kami profesionalisme BPK tidak perlu diragukan dan kita rasakan betapa keterbukaan BPK yang snagat menjaga reputasinya kita akui. Kita harus kerja sama agar membuat negara kita lebih baik," ujarnya.