Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan meminta Presiden Joko Widodo memerbaiki laporan keuangan pemerintah tahun ini. Sebab, laporan keuangan pemerintah sepanjang 2009-2014 hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Itu setingkat di bawah opini tertinggi, wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Ada beberapa masalah yang sifatnya masih materialistik, yang intinya adalah masih belum, masih di bawah standar. Ini laporan konsolidasi kementerian dan lembaga yang kami sebut laporan keuangan pemerintah pusat. Tadi saya sampaikan ke bapak presiden mohon kepada seluruh kementerian dan lembaga mengingatkan terus supaya laporan keuangan tahun ini yang akan kami periksa di 2016 meningkat ke WTP," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/10).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaaan Semester (IHPS) I tahun ini, BPK masih menemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mencapai 51,12 persen. Pelanggaran itu bisa jadi lantaran kesengajaan, kelalaian, atau ketidakpahaman pengelola keuangan negara.

"Itu yang kami minta bapak presiden supaya paling tidak 2 kementerian yaitu Kemendagri dan Kemenkeu terus menerus melatih peningkatan capacity building. Tadi juga saya menyampaikan ke presiden, perkembangan tren positif di pemda itu salah satunya hasil kerja kementerian dalam negeri," jelasnya.

Dalam IHPS I/2015, BPK menyampaikan sebanyak 24.169 rekomendasi yang nilainya mencapai Rp 15,66 triliun. Sementara yang baru ditindaklanjuti baru sebesar 24 persen.

"Presiden beberapa kali menyampaikan bahwa hasil temuan maupun rekomendasi BPK harus ditindak lanjuti pada tahun yang bersangkutan juga," tandasnya.