BPK: Batalnya pembatasan BBM bentuk ketidakkonsistenan
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melihat kesepakatan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) membatalkan pembatasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) 5 persen ke setiap SPBU tidak konsisten.
Ini adalah kebijakan yang memberi sinyal buruk pada publik dan dunia usaha. Akuntabilitas pengambilan keputusan tersebut juga kurang baik, karena berubah mendadak.
"Ini yang menurut saya sama-sama ke depan harus kita ubah. Jadi kalau memang dibatasi ya sudah, diumumkan resmi, tidak dadakan. Sekarang kan masyarakat jadi bingung," kata Ketua BPK Rizal Djalil di DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8).
Kendati demikian, BPK sepakat dengan Kementerian Keuangan bahwa belum ada ancaman terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Rizal optimis, kuota BBM bersubsidi yang dipatok 46 juta kiloliter cukup.
Cuma peluang Pertamina gagal mengendalikan konsumsi, bahkan jebol 1,53 juta kiloliter di akhir Desember nanti masih terbuka. Maka BPK mengingatkan agar pemerintah bersiap-siap.
"Mau tidak mau harus diselesaikan, pasti ada risiko harus dihadapi," kata Djalil.
Ke depan, bahkan kalau memang pemerintah hendak menaikkan BBM harus konsisten. Ini berkaca dalam proses pembatasan distribusi tempo hari.
"Yang penting masyarakat disiapkan, semua tokoh diajak dikomunikasikan bahwa ini persoalan kita bersama. Jangan minggu kemarin kebijakannya dibatasi tapi sekarang di lepas lagi," imbuhnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin Luruskan Janji BBM Gratis: Kita Beri Harga Khusus untuk Orang Paling Miskin
Cak Imin meluruskan janji akan menggratiskan bahan bakar minyak (BBM).
Baca SelengkapnyaPemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya
Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaJelang Mudik, Polisi Cek SPBU Cegah Kecurangan Pengisian BBM
Ia berharap pemudik dapat merasakan kenyamanan dan keamanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPenyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?
Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie
TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaBeda Gaji PNS dan PNS 'Part Time', Lebih Besar Mana?
Mana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'
Baca SelengkapnyaKabar Gembira, Harga BBM Pertamax Tak akan Naik Hingga Juni 2024
Pertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca Selengkapnya