Merdeka.com - Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 mendatang tidak tepat dilakukan saat pemerintah mengumumkan daya beli masyarakat rendah akibat pandemi Virus Corona. Hal ini juga didukung oleh prediksi Bank Indonesia (BI) mengenai tingkat inflasi pada Mei 2020 hanya 0,09 persen secara bulanan (mtm).

Inflasi tersebut merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir jika benar-benar terjadi. Padahal inflasi Mei sudah didukung oleh momentum Ramadan dimana normalnya inflasi cenderung lebih tinggi.

"Tidak tepat waktunya kalau kenaikan di 1 Juli ini, di kuartal I pertumbuhan ekonomi 2,97 persen lalu konsumsi rumah tangga pertumbuhan agregat cuma 2,84 persen," ujar Timboel melalui Diskusi Daring, Jumat (29/5).

Timboel melanjutkan, kondisi daya beli masyarakat saat ini jauh lebih rendah apabila dibandingkan pada saar Mahkamah Agung (MA) membacakan putusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Februari lalu. Salah satu pertimbangan MA saat itu adalah daya beli masyarakat.

"Kenapa dinaikkan sekarang? Kenapa tidak setelah stabil sedikit ekonomi sesudah ada relaksasi PSBB sehingga geliat ekonomi munucl lagi dan pekerja informal yang mayoritas menduduki peserta mandiri bisa usaha lagi," papar Timboel.

Akui Kenaikan Iuran Diperlukan

Timboel tidak menampik jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan sebuah keniscayaan. Namun, bukan berarti kenaikan iuran ini menjadi solusi bagi pemerintah untuk mengatasi defisit pada tubuh BPJS Kesehatan yang sudah terjadi bertahun-tahun dan terus membengkak.

"Apakah kenaikan iuran otomatis akan turunkan defisit? Belum tentu. Kalau pengendalian biaya tidak dilakukan. Ini persoalan yang terus terjadi sehingga harus dipikirkan pemerintah," tandasnya.