BPH Migas sebut kenaikan harga BBM subsidi mendesak dilaksanakan
Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku sejak lama sudah mengusulkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), agar masyarakat beralih pada non-subsidi. Ini karena Indonesia bukan lagi produsen minyak mentah, dan terlalu mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan.
"Subsidi itu sebetulnya tidak baik. BPH Migas sudah memberi banyak usulan. Sebenarnya pemerintah sudah jauh-jauh hari memiliki peta jalan, sampai kapan subsidi dihapuskan. Tidak apa-apa memang kalau mau tetap subsidi, tapi harus tepat sasaran dan tepat volume," kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng di sela-sela diskusi bersama distributor BBM di Kantornya, Jakarta, Selasa (22/4).
BPH Migas mengaku cukup kewalahan mengawasi distribusi premium dan solar tahun ini. Sebab, volume BBM subsidi dipatok 48 juta kiloliter, tidak berubah dibandingkan 2013, sedangkan konsumsi masyarakat diprediksi meningkat.
Andy meyakini, pemerintah akan terbebani dengan jumlah BBM subsidi sebesar itu. Faktanya, produksi minyak mentah Indonesia cuma di kisaran 830.000 barel per hari, sedangkan konsumsi sudah menembus 1,4 juta barel per hari.
"Karena dipenuhi impor, harga crude naik sudah langsung terganggu, artinya beban negara semakin besar. Isu-isu berkaitan dengan kebijakan fiskal, defisit cadangan, jelas akan ada, di situ jadi permasalahan," ungkap Andy.
Untuk itu, BPH Migas berharap pemerintah realistis. Program bauran energi alternatif harus berjalan, disusul pelan-pelan melepas harga BBM ke mekanisme pasar.
Apalagi puncak produksi minyak mentah Indonesia sudah lewat. "Ada batas untuk pertumbuhan khususnya minyak. Ini kan peaking oil kita rasakan 1990 dulu, produksi harian 1,6 juta barel sudah kita capai. Kalau minyak sudah kita lampaui, tinggal decliningnya," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, BPH Migas mengaku pihaknya bersiap mengeluarkan surat kepada pemerintah daerah agar membatasi alat penyalur (nozzle) BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Diharapkan pemda membatasi nozzle premium maksimum hanya dua unit dan memperbanyak pertamax. Tapi itu, kata Andy masih menunggu revisi Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang akan keluar dalam waktu dekat.
Dalam APBN 2014, kuota BBM subsidi mencapai 48 juta kiloliter. Itu terdiri dari premium 32,46 juta kiloliter, minyak tanah 900.000 kiloliter, dan solar 14,64 juta kiloliter.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya
Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaUsai Tertahan di Februari 2024, Harga BBM Pertamina Bakal Naik Usai Pemilu?
Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaTernyata, Ini Alasan Pertamina Tahan Harga BBM di Tengah Mahalnya Harga Minyak Dunia
Harga BBM di SPBU Pertamina tidak mengalami kenaikan per 1 Maret 2024 ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin Luruskan Janji BBM Gratis: Kita Beri Harga Khusus untuk Orang Paling Miskin
Cak Imin meluruskan janji akan menggratiskan bahan bakar minyak (BBM).
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi
Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah
Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca SelengkapnyaIndonesia Bakal Surplus Gas Hingga 2035, ESDM: Calon Pembeli dari Dalam Negeri Harus Disiapkan
Akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri tellah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaCatat! Kemendag Jamin Harga Minyak Kita Tak Naik Hingga Lebaran 2024
Hal ini merespons isu kenaikan harga minyak kita akibat kurangnya realisasi domestic market obligation (DMO) oleh produsen.
Baca SelengkapnyaSiap-Siap, Harga Minuman Manis Kemasan Bakal Naik Akibat Kebijakan Pemerintah Ini
Triyono khawatir kenaikan harga minuman manis dalam kemasan nantinya akan membebani daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya