Merdeka.com - Ide Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kemacetan di Jakarta dengan 'menghilangkan' BBM bersubsidi mendapat apresiasi sekaligus dukungan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Namun, 'penghilangan' premium dari Jakarta harus disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Iya jadi begini, untuk diketahui Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012 itu sudah memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM, BPH Migas dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," ujar Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim kepada merdeka.com di Jakarta Rabu (19/12).

Ibrahim menjelaskan, payung hukum tersebut mendelegasikan wewenang kepada Pemda untuk menentukan sendiri dan membuat peraturan teknis mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Dengan kata lain, Jokowi berwenang 'menghilangkan' BBM bersubsidi dari Jakarta.

"Pemda juga bisa mengatur sendiri kendaraan apa yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi," tegasnya.

Pemda diminta mendukung pengendalian BBM bersubsidi. "Kita kan juga berkoordinasi dengan pemda nantinya untuk penentuan jatah kuota tersebut," jelasnya.

Ibrahim menambahkan, secara logika memang jatah kuota BBM bersubsidi di Jakarta harus dikurangi. Sebab, konsumsi BBM non subsidi di Jakarta sudah lebih dari cukup.

"Logis kan, Jakarta kan sudah banyak BBM non subsidi, gas juga banyak. Jadi harus kita kawal ini. Kami kan menentukan kuota juga melihat data-data yang ada di pemda," ucapnya.

Sebelumnya, untuk menekan penggunaan mobil pribadi, Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat pengadaan bus-bus baru untuk angkutan kota. Selain itu, pemerintah pusat juga diminta membatasi pasokan premium bagi kendaraan pribadi.

"Gubernur (Jokowi) juga sudah usahakan ke Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), Jakarta tidak ada lagi premium. Makanya akan kami bangun apartemen sewa bulanan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/12).